Beranda BERITA TERBARU DPRD TANAH DATAR SETUJUI RANPERDA PP APBD SEKALIGUS SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS TERHADAP...

DPRD TANAH DATAR SETUJUI RANPERDA PP APBD SEKALIGUS SAMPAIKAN CATATAN STRATEGIS TERHADAP LHP BPKRI 2019

68
0
BERBAGI

 

Tanah Datar, Maklumatnews.net

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tanah Datar sampaikan rumusan pandangan dewan terhadap Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tanah Datar dan Catatan strategis tindak lanjut LHP BPK RI tahun 2019.

Penyampaian Ranperda serta tindak lanjut LHP BPK RI yang selama ini dibahas anggota Dewan dalam sebulan terakhir disampaikan dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang DPRD setempat, Senen (27/7).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Anton Yondra didampingi Wakil katua, Saidani dan dihadiri anggota DPRD, sementara dari Eksekutif dihadiri Wakil Bupati, H. Zuldafri Dharma beserta jajaran berjalan dengan lancar.

Wakil Ketua DPRD Syaidani didampingi Wakil Ketua, Anton Yondra menyerahkan Catatan Strategis DPRD terhadap tindak Lanjut LHP BPKRI tahun 2019

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 yang sebelumnya disampaikan Bupati secara resmi dihadapan Sidang DPRD awal juli yang lalu dibahas Banggar DPRD bersama TAPD secara meraton dan akhirnya menghasilkan keputusan bersama DPRD dan Pemkab Tanah Datar.

Menurut laporan, Pembahasan APBD Tanah Datar Tahun 2019 tetsebut dikaji secara mendalam melalui proses pembahasan selama 24 hari secara bersama-sama pihak DPRD dari Badan Anggaran dan TAPD dari Pemerintah Tanah Datar.

Setelah dilakukan pemembahasan selama 24 hari oleh Banggar DPRD dan TAPD yang diakhiri dengan pendapat akhir fraksi menghasilkan realisasi APBD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2019 antara lain.

Realisasi APBD 2019 a. Pendapatan sebesar Rp.1.339.707.228.547,89 b. Belanja Rp.1.148.395.806.322,50, c. Transfer Rp.201.967.063.168,59 sehingga mengalami devisit sebesar Rp.(10.655.640.943,11).

Dari pembiayaan, Penerimaan Rp.79.108.424.106,81 dan Pengeluaran Rp.195.370.000,00 dengan Netto Rp.789.913.054.106,81 sehingga .angalami Silpa Rp.68.257.413.163,70.

Sementara terkait dengan penyampaian rekomendasi Dewan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pterhadap Laporan Keuangan Pemkab Tanah Datar tahun 2019 dimana pada tahun sebelumnya tidak dilakukan oleh DPRD.

Namun hal ini adalah merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah, PP nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang Tatib DPRD Tanah Datar.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 terkait dengan kegiatan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPKRI antara lain menyatakan Tupoksi DPRD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah pada huruf e dinyatakan Tupoksi DPRD antaralain pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan Keuangan oleh BPK.

Suasana Sidang Paripurna DPRD

Pembahasan tindak lanjut LHP BPK ini dibahas oleh Bamus DPRD Tanah Datar seiring dengan Banggar yang melakukan pembahasan tentang Peetanggungkawaban Pelaksanaan APBD 2019 yang pada akhirnya DPRD memberikan catatan strategis atas dasar pemeriksaan BPK RI tahun 2019.

Hal ini sebagaimasukan bagi Bupati untuk terus mempertahankan keberhasilan dan memperbaiki temuan demi temuan dalam penilaian sehingga pada tahun depan tidak ditemukan permasalahan lagi, ungkap Wakil Ketua, Saidani yang menyampaikan hasil rumusan Catatan akhir fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tanah Datar 2019 dan TL LHP BPKP. (N-05/R)

LEAVE A REPLY