Beranda OPINI Gerakan Nasional Pelihara Ayam Atasi Stunting, Solusikah?

Gerakan Nasional Pelihara Ayam Atasi Stunting, Solusikah?

367
0
BERBAGI

www.maklumatnews.net-Dilansir oleh CNN Indonesia (15/11/2019), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan agar satu keluarga memelihara ayam untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia mengatakan pemenuhan gizi anak bisa dilakukan dengan memberi asupan telur dari ayam yang dipelihara tersebut.

Menurut Moeldoko, gizi yang diberikan sejak usia dini dapat menekan angka stunting alias gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis pada seribu hari pertama.

“Perlu setiap rumah ada (memelihara) ayam, sehingga telurnya itu bisa untuk anak-anaknya,” kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Pemerintah telah menargetkan penyegeraan pengentasan stunting. Targetnya angka stunting turun jadi 19 persen pada 2024. Angka stunting sudah turun dari tahun sebelumnya menjadi 27,67 persen.

Seiring menguatnya desakan banyak pihak agar pemerintah serius menurunkan angka stunting, Menteri Moeldoko didukung Mentan akan meluncurkan gerakan nasional piara 1 ayam tiap rumah. Dengan itu diharapakan terselesaikan masalah gizi buruk yang dialami keluarga miskin.

Namun Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi mempunyai analisis sendiri. Ia mengatakan, alokasi anggaran sebesar Rp60 triliun untuk program pemberantasan stunting (kekerdilan), pemanfaatannya hanya sampai Rp29 triliun.

Tak heran, ia melanjutkan angka stunting di Indonesia masih relatif tinggi. Ia merinci sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 183 per 100 ribu kelahiran atau 19 persen dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.

Ia menegaskan target ambisius ini harus disertai dengan intervensi yang konvergen. Sebab, stunting berdampak pada penurunan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, yang akhirnya mengurangi peluang tercapainya bonus demografi. (CNN Indonesia, 15/11/2019)

Sepatutnya negara tidak sekedar membuat gerakan nasional yang bertumpu pada keaktifan anggota masayarakat menjalaninya. Namun negara dituntut membuat kebijakan menyeluruh menghapus kemiskinan dengan pengelolaan yang benar terhadap sumber daya alam, memaksimalkan pemberian layanan kebutuhan masyarakat secara gratis dan berkualitas.

Mengandalkan pada gerakan nasional menjadi ukuran makin lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Hal ini ciri khas dari pemerintahan yang mengadopsi prinsip kapitalisme. Dimana ukuran suatu negara dipandang baik jika rakyat diarahkan untuk mandiri dari sisi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Maka dapat kita lihat fakta di negeri ini, subsidi bagi kalangan masyarakat makin ditiadakan. Dukungan bagi masyarakat dari sisi keterjangkauan atas setiap kebutuhan asasi maupun kolektif makin dilepas. Sementara dalam waktu bersamaan, lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya para lelaki makin sempit. Pajak bagi setiap individu rakyat pun kian beragam jenisnya dan mencekik. Semua hal ini menyatu menjadi problematika kemiskinan sistemik dan meluas di masyarakat.

Berbanding terbalik dengan paradigma Islam dalam memandang permasalahan kesejahteraan. Bahwa syariat telah mengamanahkan di pundak pemimpin untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan asasi dan kolektif dari orang-orang yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ …. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya ….” (HR. Muslim)

Bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin pemerintahan Islam adalah dengan memberlakukan syariat Islam kafah (menyeluruh dalam semua aspek kehidupan). Keterjangkauan dan kemudahan akses untuk pemenuhan kebutuhan asasi seperti sandang, pangan, papan menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Juga pemenuhan kebutuhan kolektif masyarakat berupa keamanan, kesehatan dan pendidikan menjadi fokus tugas pemimpin.

Adapun mekanisme dalam memenuhinya juga disandarkan pada ketentuan syara. Semua harta kekayaan alam yang melimpah diposisikan sebagai milik bersama (syirkah) dimana wajib dikelola oleh negara sehingga hasilnya akan dioptimalkan untuk kebutuhan rakyat. Rasulullah saw. bersabda,

“Kaum muslim berserikat (syirkah) dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dengan mekanisme ini akan ada demikian banyak pos pemasukan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ditambah pos-pos lain yang tak kalah melimpahnya, akan dikelola dengan penuh amanah oleh negara. Di antaranya: ghanimah, fa’i, khumus; kharaj; jizyah; harta negara berupa tanah, bangunan, sarana umum dan pemasukannya; ‘usyur; harta tidak sah para penguasa dan pegawai, harta yang didapat secara tidak sah dan harta denda; khumus rikaz (barang temuan) dan tambang; harta yang tidak ada pewarisnya; harta orang yang murtad; dan zakat.

Dengan banyaknya pos pemasukan negara dalam sistem Islam mustahil baitulmal (instrumen pengelola harta) akan kesulitan dalam memberi pelayanan dan memenuhi kebutuhan asasi dan kolektif rakyat. Jika pun suatu ketika kas baitulmal dalam kondisi kosong dikarenakan beberapa hal yang tidak terduga, maka syara telah memberi kebolehan untuk memungut pajak (dharibah). Syaratnya, hanya dipungut dari kalangan muslim, agniya (kaya) dan dalam waktu terbatas. Jika kas baitulmal telah sehat kembali, maka pos pajak ini dengan segera akan dihentikan.

Sungguh sangat berbeda paradigma kapitalis dan Islam dalam memandang persoalan pengurusan masyarakat. Kapitalis datang dari kecerdasan akal manusia yang serba terbatas, sementara aturan Islam lahir dari sisi Zat Yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui hakikat kebaikan dan keburukan atas setiap makhluk-Nya. Maka bagi siapapun yang menggunakan akal sehatnya, tak akan tersalah dalam memilih kedua perkara ini.

Hanya syariat Islam kafahlah yang tepat dalam menyelesaikan setiap problematika kehidupan manusia. Ia disiapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk merahmati alam semesta sehingga rahmatan lil ‘alamin dapat teraih.

Oleh : Yuliyati Sambas, S.Pt
Pegiat literasi, Komunitas Penulis Bela Islam

Wallahu a’lam bi ash-shawab.

LEAVE A REPLY