Beranda OPINI KOMERSIALISASI PDAM, SIAPA YANG DIRUGIKAN?

KOMERSIALISASI PDAM, SIAPA YANG DIRUGIKAN?

51
0
BERBAGI

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan sambutan dalam konferensi Sanitasi dan Air Nasional 2019 di Hotel kempinski, Jakarta, Senin (2/12).

Dalam kesempatan itu, Ma’ruf Amin sempat menyinggung tariff air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terlalu rendah. Menurutnya, rendahnya tarif tersebut menjadi salah satu penyebab PDAM mengalami kerugian (Kumparan.com). Dia mencontohkan tarif air bersih DKI Jakarta dan Depok hanya berada di kisaran Rp. 7 ribu per meter kubik. Cara seperti ini menurut perusahaan air minum kesulitan karena tarif itu di bawah Full Cost recovery (FCR).

Hal serupa juga terjadi di PDAM Tirta Malem yang semakin terpuruk. Menurut anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu, SH. PDAM Tirta Malem sudah puluhan tahun berdiri tapi bukannya semakin meningkat prestasinya tapi semakin terpuruk. Belakangan PLN memutus arus listrik karena tagihan rekening sudah mencapai RP. 1 Milyar belum terbayar, sehingga PDAM Tirta Malem tidak bisa lagi menyuplai air bersih kepada pelanggannya.

Baik Wapres Ma’ruf Amin maupun anggota DPRD Karo Firman Firdaus Sitepu mengungkapkan solusi yang senada dalam upayanya untuk memulihkan dan membenahi kondisi PDAM yang sama-sama mengalami kerugian dengan skema investasi antara pemerintah dan swasta. Skema investasi dan swasta dianggap dapat menjadi solusi perluasan pelayanan air minum yang aman bagi masyarakat.

Pernyataan Wapres tentang PDAM yang rugi karena rendahnya tarif layanan,, menunjukkan bahwa air yang termasuk harta milik umum dikelola untuk mendapatkan keuntungan bagi Negara dengan menjual kepada rakyat. Seandainya Wapres maupun pejabat Negara ini konsisten dengan penegakkan UUD 1945 harusnya tidak terjadi upaya komersialisasi terhadap sumber air, karena pasal 33 berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi sangat disayangkan dengan adanya pergantian UU SDA ini seperti UU lainnya, dibuat oleh para kapitalis untuk disahkan oleh DPR dengan tujuan memuluskan program liberalisasi atau swastanisasi pengelolaan SDA di Indonesia.

Dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Diantaranya terdapat pada pasal 9 ayat 1 dan pasal 11 ayat 3 yang berbunyi : Hak guna usaha air boleh diserahkan kepada perorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemda. Lalu pasal 11 ayat 3 menyatakan : Penyusunan pola pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya. Akibatnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan air karena komersialisasi dan privatisasi pengelolaan air dan sumber air yang seharusnya dikuasai dan dikelola oleh Negara. Inilah watak yang melekat dalam sistem

Kapitalis Neolib yang menyengsarakan rakyat.
Sumber Daya Air (SDA) merupakan sumber daya alam yang masuk dalam kategori fasilitas umum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan barang milik publik. Pengelolaannya harus diserahkan kepada Negara secara professional dan bebas korupsi. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:” Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Sebagai kepemilikan umum, menjadi kewajiban negara mengelola sumber-sumber air untuk rakyat. Tata kelola ini ditujukan untuk menyediakan air bersih kepada rakyat. Mulai dari sarana dan prasarana penyediaan air bersih seperti pipa-pipa air, kolam penampungan, filterisasi air dan sebagainya, hingga air bersih diterima ditangan rakyat. Semuanya menjadi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraannya.

Atas dasar semua ini, pengelolaan air harus diserahkan kepada negara untuk menjamin bahwa setiap rakyatnya mendapatkan haknya atas apa yang menjadi kepemilikannya, yakni air. Negara tidak boleh menyerahkan urusannya kepada swasta (privatisasi) karena akan menghilangkan penguasaan atas aset-aset milik umum, baik   sebagian maupun keseluruhan. Jadi, PDAM harus dijalankan untuk melayani kepentingan rakyat. Karena merupakan milik negara dan menjalankan kewajiban negara melayani rakyat. Maka PDAM harus dinihilkan dari aspek komersialisasi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Sementara pembiayaan operasional PDAM diambil dari kas negara dan mutlak negara yang membiayainya. Baik ada maupun tidak ada uang di kas negara. Untuk itu negara wajib memaksimalkan potensi sumber-sumber pemasukan negara, seperti kepemilikan umum, jizyah, kharaj, dll. Jika sumber-sumber pemasukan negara tidak mencukupi, negara boleh melakukan konsep antisipasi lewat pajak. Di mana hanya orang kaya saja yang dipungut pajak.

Oleh karena itu Solusi agar SDA ini pulih dan sehat harus dihentikan sistem Kapitalisme-Neoliberalisme yang bercokol di negeri ini. Hanya dengan diterapkannya sistem Islam secara Kaffah dalam naungan Khilafah mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat baik muslim maupun non-muslim termasuk di dalam masalah tata kelola air, sehingga publik mendapatkan haknya.
Wallahu’alam bisshawab

Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd

LEAVE A REPLY