Beranda BERITA TERBARU Sejumlah Pedagang IPPI Adukan Nasibnya ke DPRD Padang

Sejumlah Pedagang IPPI Adukan Nasibnya ke DPRD Padang

31
0
BERBAGI

PADANG – Sejumlah pedagang pasar raya yang tergabung dalam Persatuan Pertokoan Komplek IPPI (P3k IPPI) mendatangi Gedung DPRD Padang mengadukan nasib mereka ke DPRD Padang, Senin (4/2/2019). Dihadapan wakil rakyat tersebut, pedagang IPPI meminta Pemko Padang dalam hal ini Dinas Perdagangan memberikan kewenangan untuk menempati kios pada bangunan baru dengan syarat memiliki Kartu Hak Pakai (Kartu Kuning).

Juru bicara IPPI, Jasman dalam dialog dengan Komisi II DPRD Padang menceritakan, munculnya persoalan ini diawali dengan kebijakan Pemko Padang membangun gedung baru di areal pedagang IPPI pascagempa 2019. Padahal, lanjut Jasman, sebelum dilakukan pembangunan gedung baru ada kesepakatan terkait penempatan pedagang P3K IPPI dengan Walikota Padang ketika itu masih dijabat Fauzi Bahar.

“Melalui surat Walikota Padang waktu itu Fauzi Bahar, Pemko Padang memberikan penempatan pedagang di gedung baru. Namun, pada kenyataannya, sudah hampir delapan tahun, Pemko Padang belum merealisasikan kebijakan tersebut,” jelas Jasman dihadapan Komisi II DPRD Padang.

Dari dokumen yang ada, memang sudah ada kesepakatan Pemko Padang dengan Pedagang IPPI terkait penempatan gedung baru melalui surat Walikota Padang dengan nomor 511.2.1412.XI/Ps-2011 yang dikeluarkan tanggal 14 November 2011. Dalam surat walikota tersebut, Pemko Padang menyetujui penempatan pedagang IPPI di gedung baru dengan beberapa syarat.

Surat walikota itu berisi antara lain, Pemko Padang menjamin seluruh pedagang IPPI yang memiliki Kartu Kuning dapat menempati kios di gedung baru. Kemudian, Pemko menjamin pedagang IPPI tidak dikenakan biaya, namun pedagang wajib membayar restribusi. Pemko juga memberikan prioritas tempat yang strategis ke pedagang IPPI.

“Jangankan mendapat prioritas, pertokoan untuk kami berdagang saja tidak terpenuhi. Selama delapan tahun kami menuntut hak, namun belum ada realisasinya dari Pemko,” tegas Armi, pedagang IPPI lainnya.

Menyikapi persoalan ini, Koordinator Komisi II DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menjelaskan bahwa DPRD Padang tidak setuju Pemko membongkar bangunan pedagang IPPI. Menurut Wakil Ketua DPRD Padang ini, pihaknya akan meminta klarifikasi dengan Pemko terkait persoalan ini.

“Untuk mengurai masalah ini tentunya DPRD Padang akan meminta keterangan dari Pemko, setelah itu baru bisa dicarikan solusinya. DPRD Padang akan melakukan tinjauan lapangan,” ungkap Wahyu.

Sementara anggota Komisi II, Ilham Maulana memberikan kesejukan kepada pedagang IPPI dengan mengatakan surat penempatan pedagang IPPI yang ditandatangani Walikota Fauzi Bahar mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Artinya, dengan adanya surat tersebut, Pemko menjamin penempatan kios di bangunan baru.

“Surat walikota yang keluar 14 November 2011 memiliki kekuatan hukum yang bisa dijadikan pegangan bagi pedagang dalam menuntut haknya,” jelas Ketua DPC Demokrat Kota Padang ini. (agb)

LEAVE A REPLY