Beranda BERITA TERBARU Wabup Mentawai, Sinkron DPT Dimulai dari Data Kependudukan

Wabup Mentawai, Sinkron DPT Dimulai dari Data Kependudukan

321
0
BERBAGI

Mentawai-maklumatnews.net-Sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sejumlah TPS perlu dimulai dari data kependudukan. Pasalnya, banyaknya data pemilih tidak ditemukan di Desa Tuapejat, kecamatan Sipora utara. Selasa, (16/04) di Tuapejat.

Menurut Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake, hal tersebut menjadi evaluasi agar disiplin administrasi kependudukan di kabupaten kepulauan Mentawai. Berita acara terkait adanya pemilih tidak ditemukan, ganda atau meninggal dunia dan masih terdaftar di DPT jadi dasar untuk menertibkan administrasi kependudukan.

Ia menambahkan, selama berkompetensi dalam Pemilu selalu kesalahan ditujukan kepada KPU. Namun disisi lain, perlunya mulai membenahi data kependudukan. ” misalnya undangan tidak diterima, data pemilih ganda, data meninggal dunia dan sebagainya, tentu kita minta kepada teman-teman KPU untuk mendokumentasikan hal ini dengan baik dan disertai dengan keterangannya, ” sebut Kortanius.

Disebutkan, penyebab terjadinya data pemilih yang tidak ditemukan di sejumlah TPS di desa Tuapeijat diduga ada masyarakat yang melakukan pengurusan untuk mendapatkan KTP Elektronik dan tinggal sementara di Tuapeijat, hanya karena ada kepentingan tertentu, setelah itu yang bersangkutan pindah ke Daerah.

” Ini menjadi catatan kita karena data yang tidak ditemukan itu juga tidak dikenali oleh kepala dusun nya, artinya warga ini hanya mengurus KTP untuk kepentingan tertentu, untuk itu ke depan aparatur desa lebih teliti lagi dalam melayani masyarakat terutama dalam pengurusan KTP, aturannya kan kalau sudah 6 bulan lamanya tinggal baru bisa mendapatkan rekomendasi pengurusan KTP, ” terangnya.

Ia menuturkan administrasi data kependudukan tidak hanya untuk kepentingan mengikuti pemilu tetapi yang lebih mendasar adalah data kependudukan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

” Data kependudukan mempengaruhi anggaran APBD dan APBDes yang akan dikucurkan oleh pemerintah, mempengaruhi anggaran pendidikan kesehatan dan sebagainya Untuk itu bagaimana kita menertibkan administrasi kependudukan ke depan lebih baik lagi,” timpalnya.(ysf)

LEAVE A REPLY