Beranda BERITA TERBARU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PADANG, PARIPURNA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PADANG TAHUN...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PADANG, PARIPURNA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2016

1021
0
BERBAGI

PADANG-maklumatnews.net-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Tahun 2016 sebagai pedoman bagi Wali Kota Padang untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 dilaksanakan 28 April 2017 di gedung bundar Sawahan No.50 Padang.

Keputusan itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Padang, Ali Basar dan rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra didampingi Wakil Ketua DPRD Padang Drs. Muhidi.MM dihadiri oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Wahyu Iramana Putra_Wakil Ketua DPRD Padang yang di dampingi Muhidi memimpin sidang Paripurna tersebut, dengan agenda Tutup Masa Sidang Pertama tahun 2017. Rapat Paripurna ini di hadiri oleh Walikota Padang Mahyeldi beserta Forkopimda, Sekda Padang beserta pimpinan OPD lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang berharap, laporan pelaksanaan reses anggota DPRD menjadi kajian dan evaluasi bagi pemerintah kota Padang terhadap pemerataan program-program pembangunan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan yang disusun sebagai laporan hendaknya dengan seksama disikapi oleh Walikota dan jajarannya melalui Dinas terkait, karena aspirasi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang ingin diwujudkan.

Selain laporan hasil reses, DPRD juga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan kepada pemerintah yang hendaknya juga dapat ditindaklanjuti. Laporan dari komisi dan fraksi terhadap pelaksanaan tugasnya tentunya memiliki poin-poin penting yang dijadikan catatan yang hendaknya menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi pemerintah kota.

Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu mengatakan Kami tidak akan tahu persoalan masyarakat kalau tidak mendekati masyarakat sebagai konstituen, jadi dengan reseslah kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat,” katanya.

Wahyu Iramana Putra juga mengharapkan rekan sejawatnya, lebih fokus lagi dalam menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang telah ditetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) untuk tahun anggaran 2017 ini.

“Ada 37 Ranperda yang telah ditetapkan untuk dibahas, dimana 15 di antaranya adalah usul prakarsa (inisiatif) DPRD,” ungkap Wahyu saat memimpin rapat paripurna yang digelar Jumat (28/4/2017) tersebut.

Dalam sidang peripurna rekomendasi LKPj walikota tahun 2016 tersebut rekomendasi disampaikan oleh Faisal Nasir sebagai juru bicara dalam gabungan panitia khusus (Pansus) yang telah membahas LKPj walikota sebelumnya. Ada sebanyak beberapa butir rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna tersebut.

Rekomendasi itu disampaikan bahwa Pemko Padang perlu memperhatikan peningkatan kualitas SDM Pejabat dilingkungan Pemko agar pembuatan RKA dan DPA sesuai tuntutan aturan yang berlaku dan peningkatan kinerja dalam pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara optimal serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan diberikan LKPJ Wali Kota.

Masalah di Dinas Catatan Sipil terkait denda keterlambatan akte kelahiran, disarankan Pemko Padang agar mengajukan Ranperda Perubahan Tarif dimaksud. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar mengajukan Ranperda Pemakaian Aset dan Pemko terutama yang berada di Tahura.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta mencari lahan baru untuk lahan TPU ( tempat pemakaman umum) yang sudah tidak memadai. Pada Kadis Perhubungan diminta membuat terobosan baru agar kendaraan tidak KIR lagi di luar daerah. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diharapkan Wali Kota beri penilaian kinerja OPD bila dilengkapi data valid dan akuntabel.

Dalam rekomendasi LKPj tersebut ditekankan agar semua OPD yang menghasil PAD membuat kajian potensi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target 100 persen dan tidak lagi terkesan seolah-olah target adalah suatu pemaksaan.

Kemudian juga disampaikan, Wali Kota harus terus melakukan peningkatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan bedah rumah menggulirkan program dan mempercepat pembentukan masyarakat yang sejahtera serta peningkatan perekonomian.

Pansus DPRD juga menyarankan agar ada penambahan jam kerja sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Juga disarankan Tahun Anggaran 2018 dalam pembuatan Ipal dan Retraining Box RPH agar dapat berfungsi secara maksimal. Bagi ASN yang tidak melaporkan SKP dan tingkat kehadiran agar diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Tak lupa Walikota diingatkan agar semua OPD menyusun program dan kegiatan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD sehingga realisasi pencapaian target tercapai. Dan OPD yang sudah merealisasikan Belanja Tidak Langsung secara rasional diminta untuk tetap menjaga keberhasilan ini dengan baik.

 

LEAVE A REPLY