Beranda BERITA TERBARU Armada tempur China mulai menunjukkan arogansinya terhadap Indonesia, Menteri Susi Akan Laporkan...

Armada tempur China mulai menunjukkan arogansinya terhadap Indonesia, Menteri Susi Akan Laporkan Cina ke Pengadilan Internasional

454
0
BERBAGI

MAKLUMATNEWS.NET(JAKARTA) – Armada tempur China mulai menunjukkan arogansinya terhadap Indonesia. Mereka nekat mengintimidasi aparat keamanan yang menangkap nelayan China yang memancing ikan di Laut Natuna, tanpa basa basi, Angkatan Laut negeri tirai bambu tersebut langsung menarik paksa KM Kway Fey 10078 dari tangan petugas.

Penangkapan itu berlangsung pada koordinat 05 07,490’N dan 109 11,830’E. Operasi gabungan yang terdiri dari petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI AL tersebut bergerak cepat dan langsung menangkap kapal berisi 13 awak tersebut.

Rupanya, AL China mendengar ada warga mereka yang ditangkap Indonesia. Militer negeri tirai bambu ini bergerak cepat, dan langsung merebut kapal milik nelayan China.

Indonesia langsung mengajukan protes. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga ngamuk, dan meminta China meminta maaf atas insiden tersebut. Tapi China tetap bergeming, malah berbalik menuntut warganya dibebaskan.

Bagaimana reaksi TNI AL menghadapi sikap agresif China?

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi menegaskan data radar tidak mungkin salah terkait insiden Natuna akhir pekan lalu. Dia membantah klaim pemerintah China yang berkukuh kapal pencuri ikan itu sedang beroperasi di wilayah mereka.

“Sesuai radar, kapal itu berada di wilayah kita,” kata Ade saat ditemui di Jakarta, Selasa (22/3).

Saat ini, TNI AL dalam posisi pasif. Ade menyatakan tidak akan ada penambahan armada ke pangkalan dekat Natuna kecuali diminta. Sedangkan untuk insiden kapal coast guard China menghalang-halangi penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihak TNI AL mengatakan penyelesaiannya lebih baik melalui jalur diplomatik. Apalagi Kementerian Luar Negeri sudah mengirim nota protes, sehingga hasil pembicaraan para diplomat perlu ditunggu lebih dulu.

“(Penambahan) kekuatan ke Natuna itu nanti kan Panglima TNI menentukan pada asesmen kondisinya. Ini kan semacam konflik perikanan ya, jadi diselesaikan dulu dalam konteks perikanan,” kata Ade.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Lantamal IV/Tanjung Pinang, Letkol Josdy Damopolii menegaskan, TNI AL tak mau tinggal diam menghadapi insiden tersebut. Mereka langsung mengerahkan armada lautnya menuju Laut Natuna dan menghadapi langsung kapal perang China.

“Berapa jumlah kekuatan kita, di mana posisi pengamanan, tidak boleh dibeberkan. Tetapi yang pasti pengamanan di perairan perbatasan kita kuat,” tegas Josdy di Pangkal Pinang, Selasa (22/3).

Selain itu, Josdy mengaku permasalahan China dengan Indonesia bermula di perairan Natuna diambil alih oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebab itu dia enggan mengomentari permasalahan itu karena sudah ranah politik.

“Kami (TNI AL) tidak memiliki kewenangan untuk mengomentarinya, karena sudah memasuki wilayah politis,” ucap Josdy.

Lebih jauh Josdy memaparkan, seluruh kebijakan terkait permasalahan muncul akibat intervensi kapal penjaga pantai terhadap petugas TNI AL dan KKP di perairan Natuna diputuskan Kementerian Luar Negeri dan KKP.

“Kami sudah mendapat arahan dari pusat,” katanya singkat.

Di atas kertas, kekuatan Indonesia memang cukup jauh dibandingkan China, di mana kekuatan militernya berada di peringkat kedua. TNI AL memiliki 74 ribu personel aktif. Situs Global Firepower meyakini kekuatan laut Indonesia mencapai 221 kapal perang. Sayangnya, Indonesia belum memiliki kapal induk mengingat biaya operasionalnya yang sangat mahal.

Jumlah tersebut terdiri atas 2 kapal selam, 6 kapal frigat, 10 korvet, 16 korvet antikapal selam serta 21 kapal misil. Sementara, terdapat 51 kapal patroli, 12 kapal penyapu ranjau serta 4 kapal transport amfibi.

Sedangkan China bak raksasa dengan kehadiran kapal induk kelas Kuznetsov yang diberi nama Liaoning. Liaoning dapat mengangkut sejumlah pesawat terbang, khususnya buatan negeri sendiri, antara lain 24 unit pesawat tempur Shenyang J-15, 6 unit helikopter Changhe Z-18, 4 unit helikopter Ka-31, dan 2 unit helikopter Harbin Z-9.

China juga memiliki kapal tempur jenis frigat yang jumlahnya mencapai 47 unit, kapal destroyer 26 unit, dan kapal jenis korvet 25 unit. Sedangkan kapal selam yang dimiliki China berjumlah 69 unit. Setengah dari kapal selam tersebut ditugasi untuk mengawasi laut selatan, termasuk Laut China Selatan.

Selain itu, mereka juga masih mengoperasikan 4 kapal transport amfibi, 32 kapal pengangkut tank, 31 kapal pengangkut medium, 109 kapal misil, 94 pemburu kapal selam, 17 kapal patroli, 29 kapal penghancur ranjau serta 11 kapal perbantuan.

Angka tersebut belum termasuk 255 personel yang berada di bawah perintah Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (AL PLA), serta lebih kurang 710 pesawat untuk mendukung operasi di laut.

Susi Pudjiastuti

Menteri Susi Akan Laporkan Cina ke Pengadilan Internasional

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengancam akan melaporkan Cina ke pengadilan internasional untuk hukum laut (The International Tribunal for the Law of the Sea ) jika tetap melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. “Sebab, cepat atau lambat, masalah ini harus jelas,” kata Susi saat konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Maret 2016.

Sebelumnya, kapal Kway Fey 10078 asal Cina tertangkap sedang mencuri ikan di wilayah Indonesia, Sabtu, 19 Maret 2016. Namun Cina membantah dengan mengatakan lokasi pemancingan itu masuk wilayah penangkapan ikan tradisional (traditional fishing zone).

Penangkapan yang dilakukan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi di posisi 05°05,866’N. 109°07, 046’E jarak 2,7 mil haluan 67°. Susi berkeras wilayah itu tidak masuk wilayah penangkapan ikan Cina. Ia bahkan mengatakan istilah traditional fishing zone yang dikatakan Cina tidak ada dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dalam UNCLOS, yang diakui adalah traditional fishing rights. Kondisi ini hanya bisa dilakukan jika terjadi kesepakatan di antara dua negara atau lebih untuk melaksanakan traditional fishing rights. Saat ini, Indonesia hanya menjalin kesepakatan traditional fishing rights dengan negara Malaysia. Itu pun hanya untuk satu wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. “Klaim pemerintah Cina tak betul dan tak berdasar,” ujar Susi.

Selain melanggar batas, Susi juga menuding aktivitas pencurian ikan yang dilakukan kapal Kway Fey sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah Cina dalam mengatasi illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing. Padahal, menurut dia, sejak November 2014, Indonesia dan Cina berkali-kali menggelar pertemuan dan menyepakati untuk memerangi IUU fishing.

Apalagi, saat proses penyitaan kapal Kway Fey, pemerintah Cina justru malah menghalangi dengan menabrakkan kapal pengawal pantainya agar Kway Fey tak bisa disita. “Dengan begitu bagusnya hubungan Cina dengan Indonesia, hubungan investasi, dan sebagainya, tak sepantasnya IUU fishing ini dibela atau diproteksi. Kan, sayang hubungan bilateral yang baik ternoda oleh IUU fishing,” tutur Susi.

Susi menegaskan bahwa IUU fishing adalah masalah besar di Indonesia yang merupakan negara maritim. IUU fishing membuat penghasilan para nelayan berkurang, bahkan mereka bisa kehilangan pekerjaan.

LEAVE A REPLY