Beranda BERITA TERBARU Camat Medan Marelan Diduga Langgar Aturan Dalam Penerbitan Surat Tanah

Camat Medan Marelan Diduga Langgar Aturan Dalam Penerbitan Surat Tanah

558
0
BERBAGI

Marelan.Maklumatnews.net. Diduga langgar aturan, Camat Medan Marelan M Yunus mengaku berhak menerbitkan Surat Tanah atas ajuan warga. Hal tersebut menurutnya sudah sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah kepada Camat dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil pemerintah.

Statemen ini disampaikan Camat Medan Marelan M Yunus menanggapi wartawan terkait atas Surat Rekomendasi Pengurus LPM Kelurahan Terjun yang meminta pembatalan Surat Keterangan Tanah No. 592-2/SKT/005/2019 tanggal 27 Mei 2019 an. Sayed Saiful yang diterbitkan diatas lahan tanah milik Arifin berlokasi di Jalan Sapta Marga Lingkungan III Kel. Terjun.

M Yunus yang baru beberapa bulan menjabat Camat Medan Marelan ini mengaku, dasar penerbitan surat tanah oleh Camat adalah permohonan warga kepada Camat untuk menerbitkan surat tanah pemohon.

“Dasar penerbitan surat tanah oleh Camat adalah permohonan warga kepada Camat untuk menerbitkan surat tanah pemohon. Niat penerbitan surat tanah oleh camat meskipun bukan ppats (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara,red) adlh mnolong masyarakat dlm mnjlnkn fungsi pelayanan administrasi kpd masyarakat,” terangnya dalam whatsapp kepada wartawan.

Menuai Reaksi Dari Masyarakat
Kontan respon Camat Medan Marelan tersebut menuai reaksi beragam di masyarakat. Sang Camat ini dinilai Diduga langgar aturan dan mengabaikan keluhan warga yang mengalami kehilangan hak atas tanah atas dugaan pengalihan hak atas tanah dengan korban Arifin (56) warga Dusun I Kuala Makmur Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.

“Kami telah berupaya menjalankan amanah masyarakat dengan memberikan masukan kepada pemerintah agar berlaku sesuai aturan yang berlaku dalam menetapkan hak atas tanah bagi masyarakat. Makanya kami pada 10 September lalu merekomendasikan pembatalan penerbtan surat tanah yang kami nilai cacat prosedur karena diberikan kepada orang lain sementara pemilik tanah nya adalah Arifin,” ujar Sekretaris LPM Kelurahan Terjun Hafifuddin pada wartawan.

Hafifuddin merinci, sesuai bunyi Permendagri No. 6 Tahun 1972 memang dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan Peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah.

Namun lanjutnya, dalam pasal (2) disebutkan Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Lalu dalam Bab IV Wewenang Kepala Kecamatan dalam Pasal 11 disebutkan Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar). Itupun dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atas pejabat yang setingkat dengan itu.

Sedangkan lanjut Hafifuddin, dalam Surat Keterangan Tanah No. 592-2/SKT/005/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang diteken Lurah Terjun Hj Erliana dan Camat Medan Marelan Afrizal luas objek tanah seluas 34.000.000 meter persegi atau seluas 3,4 hektar.

Berstatemen Dengan Permendagri
Menurut Hafifuddin, M Yunus berstatemen dengan Permendagri No. 6 tahun 1972.

“Apa dia lupa di Bab IV tentang kewenangan Camat adalah hanya luas tak lebih dari 2 hektar. Selain itu penerbitan surat tanah bukan pembukaan tanah, tapi diterbitkan diatas tanah yang telah terbit haknya an. Arifin berdasarkan Pengalihan dalam warisan dan kuasa waris atas tanah,” terangnya.

Apalagi, lanjut Hafifuddin, surat tersebut diterbitkan SK Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 50/HM/LR/1968 tanggal 6 Agustus 1968 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1634/II/SKPT/SDA/1970 tanggal 12 November 1970 atasnama Hasan Lebai seluas 20. 000 meter atau sekitar 2 hektar dan sesuai No.50/HM/LR/1968 tanggal 6 Agustus 1968 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1642/III/SKPT/SDA/1970 tanggal 12 November 1970 atasnama Abdul Rahman seluas 14.000 meter atau sekitar 1,4 hektar.

Penelusuran data dan Informasi Terkait Surat Tanah yang Diduga Langgar Aturan
Hafifuddin yang juga Pengurus KNPI Medan Marelan menjelaskan, sesuai dengan laporan Arifin, Pengurus LPM Kelurahan Terjun melakukan penelusuran data dan informasi atas laporan itu. Lalu diketahui pokok masalah dan dibuat rekomendasi kepada Kepala Kelurahan Terjun dan Camat Medan Marelan guna mengembalikan hak tanah milik Arifin.

“Kami hanya menjalankan fungsi. Mau tidaknya pejabat di Kelurahan Terjun dan Kecamatan Medan Marelan melaksanakan rekomendasi kami tersebut kami serahkan kepada mereka. Karena itu mereka harus menanggapi surat kami tersebut, apapun hasil dan jawabannya,” tegasnya.

Penulis : Wira

Editor.  : Redaksi

LEAVE A REPLY