Beranda BERITA TERBARU Dana Desa Ditambah 15 Milyar, Kabupaten Limapuluh Kota Siap Dengan Klinik Keuangannya

Dana Desa Ditambah 15 Milyar, Kabupaten Limapuluh Kota Siap Dengan Klinik Keuangannya

395
0
BERBAGI

Limapuluh Kota -maklumatnews.net- Berita gembira di tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 15 milyar dari 60 milyar menjadi 75 Milyar.

Widya Putra, Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota didampingi Kapala Badan Keuangan Irwandi, Asisten 2 Fitma Indrayani, dan Kepala Bidang Data Evaluasi Dandipbang Syofian Hendri ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/1) mengatakan Kabupaten Limapuluh Kota termasuk salahsatu daerah terbaik yang melaksanakan pengelolaan dana desa tanpa masalah.

“Alhamdulillah kita mendapatkankan penghargaan sebagai pengelola dana desa terbaik 2 kali dalam tahun 2018,” ujar Widya Putra.

Sekda Kabupaten Limapuluh Kota Widya Putra

Sekarang, tambah Widya, ada aturan dari pemerintah pusat, agar setiap kepala desa menerima gaji yang sama dengan golongan 2A, namun Kabupaten Limapuluh Kota tidak bisa melakukan hal itu.

“Kita di Kabupaten Limapuluh Kota memberikan gajinya lebih banyak dari pada itu. Kalau gaji golongan 2A sebanyak 2jutaan, malah di Pemkab Limapuluh Kota gaji Walinagarinya sebanyak 3 Juta, bahkan Kepala Jorong kita gaji 1.8 juta,” jelasnya.

Sekdakab Limapuluh Kota menerangkan kalau Nagari berhak mengurus rumah tangga sendiri, pemerintah daerah menyalurkan dana desa melalui transfer, dan sebelumnya pihak Nagari sudah harus membuat daftar Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN) nagari nya terlebih dahulu, setelah itu dilakukan verifikasi oleh Pemkab.

“Asalkan APBN tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan umum. Kita juga lakukan sinkronisasi dengan tujuan kepala daerah, yaitunya Bupati,” ujar Widya Putra.

Salahsatu hal yang paling menonjol dari pengelolaan dana desa / dana nagari di Kabupaten Limapuluh Kota adalah adanya Pelimpahan Kewenangan Pembinaan Keuangan dari Bupati ke Camat, dengan adanya Klinik Keuangan di tiap kecamatan yang ditunjuk oleh Camat setempat dan diatur oleh Peraturan Bupati, dimana Klinik inilah yang melaksanakan pengawasan terhadap Nagari yang mengelola dana desa.

“Wewenang dari Bupati diberikan kepada Camat untuk menunjuk staffnya di Klinik Keuangan, dan ternyata Badan Pengawas Keuangan (BPK) melirik ini sebagai treatment andalan Kabupaten Limapuluh Kota dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Melalui Klinik Keuangan ini tambah Widya, dilakukan pembinaan kepada BUMNag, semua hal yang berkaitan tentang Keuangan Nagari disanalah kerja Klinik Keuangan ini, fungsinya untuk mempermudah akses ke pemerintah daerah melalui camat.

“Kita membentuk Klinik Keuangan di kecamatan supaya pelayanan pemerintahan lebih efektif, kalaupun ada kasus, camat bisa menyelesaikan sebelum kasus ini membesar karena camatlah yang terlibat langsung, dengan di delegasikan dengan Peraturan Bupati tersebut,” kata Widya.

“Adapun Klinik Keuangan yang terbaik ada di Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Situjuah, dan kita mendorong kepada kecamatan lain agar dapat meningkatkan kinerjanya agar dana desa yang jumlahnya meningkat ini bisa kita maksimalkan kepada masyarakat banyak,” pungkasnya. (FS)

LEAVE A REPLY