Beranda BERITA TERBARU Diminta Segera Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tanggap

Diminta Segera Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tanggap

795
0
BERBAGI

(Padang Timur-Maklumat News Net)—-Kurang dan lemahnya pengawasan oleh Dinas Cipta Karya di Sumatera Barat ini mengakibatkan proyek pekerjaan Pembangunan peningkatan jalan lingkungan kawasan kumuh  di kelurahan Sawahan dan Parak Gadang Kubu Dalam kecamatan Padang Timur Kota Padang, yang didanai anggaran APBN 2015 dengan nilai kontrak Rp. 18 miliar lebih, diduga sarat penyimpangan, dianggap rekanan kurang profesional.

 

Di era transparansi yang berlaku di negara ini, ternyata masih ada Badan Publik yang tidak mau memberi Informasi tentang seputaran pekerjaannya, contohnya yang terjadi pada Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sumatera Barat, Yoli Detra Asrar,ST,.MT dalam kegiatan pembangunan Infrastruktur pemukiman kumuh,  proyek pemerintah yang dananya tidak lain dari uang rakyat yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pajak, namun sangat disayangkan Yoli Detra Asrar,ST,.MT tidak mau dihubungi.

 

Waktu Media ini mendatangi kantornya, stafnya mengatakan bahwa Yoli Detra Asrar sedang di Jakarta, waktu itu dikontak lewat Hpnya, beberapa kali baru diangkatnya, katanya “kalau mau konfermasi nanti saja setelah sampai di Padang akan di beritahu waktunya”.

 

Ditunggu waktu hari dijanjikan, Yoli Detra Asrar tidak mau mengangkat Hpnya yang bernomor 081266262**. butuh konfermasi dengan Yoli Detra Asrar tentang seputaran proyek yang digarapnya, lalu media SMS tapi tidak dibalas, dikontak beberapa kali tidak diangkat-angkat.dikarenakan dugaan proyeknya bermasalah.

 

Hasil pantauan Media dilapangan mengenai pekerjaan pembangunan jalan lingkung yang berada di kelurahan Jati, Sawahan dan Parak Gadang,Kubu Dalam kecamatan Padang Timur Kota Padang dikerjakan asal jadi,seperti cor-annya retak-retak, jalannya ada yang kecil dan ada yang lebar, ada yang tinggi ada yang rendah dan ada pula setelah dipasang kayu batasnya, karena mau hemat,biayanya dan dibongkar lagi, tapi cor-an yang retak tidak mau dibongkarnya hanya ditempel saja, cor-an yang retak-retak itu tak lain disebabkan pekerjaannya asal jadi kata salah seorang warga sewaktu diwawancarai oleh Media dirumahnya.

 

Pekerjaan proyek yang dilakukan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan provinsi Sumatera Barat Yoli  Detra Asrar,ST,.MT Pekerjaannya tidak sesuai dengan Spesifikasi.

 

Dilain hari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Masnaidi,ST. Akrab di sapa Gomes, sudah beberapa kali dihubungi melalui Hpnya,0852746188**baru terhubung, dan dia menyatakan “ Akan dibongkar kalau memang retak-retak, dan lagi dalam pemeliharaan,”jelasnya.

 

Karena ditemui dilapangan apa yang dijanjikan Masnaidi,ST kepada Media untuk dibongkar, sampai berita ini diturunkan belum ada realisasinya.

Makanya Media ingin konfermasi tentang proyek yang digarapnya, sudah dihubungi beberapa kali dalam beberapa hari lagi lewat hp, baru diangkatnya, bisa janjian ketemu langsung (5/1) kemaren diruang kerjanya, dan Masnaidi,ST telah menceritakan sistem kerja yang dilakoni pada dinasnya.

 

Masnaidi, ST menyatakan”Pekerjaan saya sudah sesuai dengan spesifikasi, tapi pekerjaan saya banyak, nggak mungkin terawasi oleh saya, kemaren saya baru saja sampai dari Mentawai untuk melihat pekerjaan disana” katanya memberi penjelasan pada Media.

 

Sementara, Aktivis LSM GARUDA-RI, Eklitoti,B.Ac, saat dimintai tanggapannya menyatakan” Terutama Satker, Kinerja Wasdal, PPK dan Konsultan serta Pengawas dalam Pengawasan tidak maksimal dalam pengawas serta jarang menegur pihak pemborong yang menyalahi aturan”.

 

Eklitoti,B.Ac menambahkan” Pengawasan dari pihak Dinas PU Cipta Karya dinilai lemah dan tidak ada pengawasan sama sekali, sehingga pekerjaan asal jadi, sehingga kontraktor diduga melakukan kecurangan demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya buat kepentingan pribadi atau golongan”.

 

Waktu diminta tanggapan kepala dinas Prasarana Jalan dan Pemukiman, Suprapto lewat whatsapp , ia menjelaskan sekarang dalam masa pemeliharaan jadi bila ada yang rusak atau kekurang sempurnaan diselesaikan/ diperbaiki dalam masa pemeliharaan tersebut.

 

Ditambahkannya lagi,Masa pemeliharaan sampai akhir Juni, kl gak juga diperbaiki di sita jaminannya. balasnya.

 

Mendengar tanggapan Suprapto, aktivis LSM GARUDA-RI, Eklitoti, B.Ac angkat bicara,” Sebagai kepala dinas jangan asal saja, perbuatan rekanan PT.RIMBO PARADUAN  sudah merugikan negara miliyaran rupiah, seharusnya rekanan harus bertanggung jawab dalam pekerjaan jaling yang retak-ratak harus dibongkar,  sesuai spesisfikasi,” jawabnya gerap.

 

Menurut Eklitoti, B.Ac, Suprapto jangan menkedepankan di sita jaminan, proyek ini wajib diperbaiki, katanya dengan lantang.

 

“Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman,Ir.Suprapto harus berani menindak tegas Satker, PPK, Pengawas, konsultan dan PT. Rimbo Peraduan dalam proyek yang digarapnya ini”,bebernya.

 

Menurutnya lagi,” Tidak ada alasan kejaksaan untuk tidak menindak lanjuti kasus-kasus korupsi yang ada, seperti soal proyek kegiatan pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh kawasan  Padang Timur.sebab kasus korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan Negara sekalian merusak sistem ekonomi nasional”.

“Kita minta agar pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) provinsi Sumatera Barat serius menangani dugaan kasus korupsi dalam proyek jalan itu,”tegasnya.

 

 

“Terkait dugaan tersebut, saya minta kepada inspektorat provinsi Sumatera Barat  untuk segera usut tuntas, apabila di biarkan terus berlangsung praktek penyimpangan, maka hasil pengerjaan proyek jalan tidak akaan pernah maksimal,” tegasnya.(SN)

 

 

LEAVE A REPLY