Beranda DPRD KOTA PADANG DPRD Akan Panggil Dishubkominfo Bahas Tambahan Trans-Padang

DPRD Akan Panggil Dishubkominfo Bahas Tambahan Trans-Padang

292
0
BERBAGI

PADANG-(MAKLUMATNEWS.NET)-– Komisi III DPRD Kota Padang,  segera memanggil Dinas PerhubKomunikasi, ungan, dan Informatika kota Padang  terkait tambahan 10 unit bus Damri untuk Trans-Padang yang belum beroperasi.

10 unit bus Trans bantuan  dari Kementerian Perhubungan dan hingga saat ini belum beroperasi. Sebelum kami menanyakan langsung ke kementerian tersebut, kami akan panggil dinas di Padang dulu,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim

Dikatakan Helmi Moesim pemanggilan Dinas Perhub  Komunikasi didasarkan aspirasi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Padang yang menolak tambahan 10 unit bus tersebut dan diupayakan akan dilaksanakan minggu depan.
DPRD Padang akan menyampaikan keluhan ataupun keberatan Organda kepada Dishubkominfo dan mencarikan solusi terbaik nantinya.

Helmi Moesim  menyampaikan DPRD Kota Padang pasti akan memihak masyarakat, namun perlu menyamakan persepsi dari pihak-pihak terkait. Menurut  Helmi Moesim tidak ada yang salah dari tambahan bus itu karena merupakan hibah murni, bukan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi III DPRD Padang Iswanto Kwara meminta pemkot mengkaji ulang pengoperasian bus Damri tersebut sehingga pengusaha angkot tidak dirugikan. Jangan sampai penambahan unit bus itu malah seakan menjadi proyek gagal.

“Butuh pengkajian ulang. Kebijakan pemkot memang perlu didukung jika menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jika tidak ada kontribusi pada PAD, tentu butuh dikaji ulang,” jelasnya.

Iswanto Kwara menegaskan, tanpa adanya pengkajian yang matang, tentu akan menjadi proyek gagal. Hal itu dapat dicontohkan dari beberapa program pemkot lainnya yang tidak berjalan maksimal hingga saat ini seperti yang terbaru yakni penerapan parkir meter.

Sebelumnya, Ketua Organda Padang Syofyan mengatakan pihaknya menolak penambahan Trans Padang itu karena dinilai akan mematikan pengusaha angkot di kota Padang

Apalagi, pengelolaan bus diberikan kepada Damri, tentu akan mematikan mata pencaharian pengusaha dan sopir angkot. Padahal sebelumnya pengelolaan Trans Padang masih berada pada daerah sehingga dapat menunjang PAD.

“Namun bila dikelola Damri, tidak hanya mematikan pengusaha angkot saja, namun juga tidk aada kontribusi untuk daerah,” ujarnya.

Dari pihak Damri sendiri, terkait belum dioperasikannya Trans Padang, GM Perum Damri Akhmad Susianto menyampaikan, hal itu disebabkan tidak adanya bantuan subsidi operasional dari Pemko  Padang. (03)

LEAVE A REPLY