Beranda BERITA TERBARU DPRD Kota Padang Dukung Pengelolaan 10 bus Trans Padang Dikelola Damri

DPRD Kota Padang Dukung Pengelolaan 10 bus Trans Padang Dikelola Damri

391
0
BERBAGI

Padang-maklumatnews.net–Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim  mengatakan pengelolaan 10 bus trans Padang yang diserahkan pada pihak Damri oleh pemerintah pusat dinilai sudah merupakan langkah yang tepat.

Apabila  trans Padang dikelola Damri tidak membebankan APBD Padang, teknis pengoperasian diserahkan ke pemko dan masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal  ungkap Helmi Moesim Padang, Rabu.

Helmi  mengtakan  pihaknya di Komisi III DPRD Padang tetap menerima masukan, pendapat dan informasi dari semua pihak, baik itu dari Damri, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta pengusaha angkutan kota.

Komisi III DPRD Padang  sudah lakukan rapat perdana dengan tiap pihak pada Rabu, nanti akan kami lanjutkan rapat internal, putusan serta rekomendasi ke pimpinan,” katanya.

Dikatakan Helmi Moesim  terkait pengoperasian 10 trans Padang oleh Damri itu memang ditolak oleh Organda dan pengusaha angkutan kota setempat, namun secara prinsip pihaknya telah memberi pemahaman terkait hal itu.

Ia menyampaikan kebijakan pemerintah pusat memberikan pengelolaan trans Padang pada Damri ialah dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat di sektor transportasi di Kota Padang.

Apalagi 10 unit bus tersebut hanya dioperasikan lima unit di tahap awal di koridor I dan hanya dioperasikan di jam-jam sibuk saja khususnya pagi, siang dan sore hari.

Untuk diketahui masyarakat dan berbagai pihak, jelasnya, pengelolaan 10 bus trans Padang oleh Damri itu tidak ada konstribusinya untuk daerah selain pengelolaan maksimal pada masyarakatYang penting masyarakat terlayani. Itu saja mereka masih merugi karena hanya dioperasikan lima bus saja,” ujarnya.

Namun, untuk tarif akan diberlakukan sesuai dengan daerah karena pengelolaannya berada di Dishubkominfo setempat. Begitu pula dengan segala perizinan terkait, akan jadi pemasukan untuk daerah.

Selain itu, ia mengatakan berdasarkan rapat dengan pihak-pihak terkait ataupun terdampak pengoperasian trans Padang itu, secara prinsip Organda dan pengusaha angkutan kota setuju dengan pengoperasian mobil massal jika pengelolaan diserahkan pada mereka.

“Mereka setuju dan berharap jika pengelolaan diserahkan pada pihak ketiga atau Organda, namun tentu harus dikaji payung hukumnya,” ujarnya.

Namun, katanya, jika memang ada aturan yang memperbolehkan dikelola Organda, tetap saja mereka tidak akan mampu jika tidak disubsidi pemerintah.

“Damri saja yang sudah disubsidi dengan APBN Perubahan 2016 sebanyak Rp600 juta masih saja rugi, apalagi diserahkan pada pihak ketiga,” tegasnya.

Hal terpenting lainnya, sebutnya, pengelolaan mobil massal seperti Trans Padang oleh Damri tidak hanya berlaku di Padang, melainkan mandat tersebut diberikan pemerintah pusat di 12 kabupaten dan kota se-Indonesia. (mp)

LEAVE A REPLY