Beranda DPRD KOTA PADANG DPRD : Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja JanganPengaruhi Kinerja

DPRD : Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja JanganPengaruhi Kinerja

407
0
BERBAGI

PADANG-(MAKLUMATNEWS.NET)–  DPRD Sumbar menminta  Gubernur Sumbar untuk melakukan pemisahan terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) menjadi dua dinas. Sehingga upaya pemerintah untuk menggenjot sumber-sumber pendapatan keuangan daerah yang lebih besar dapat dilaksanakan., hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano usai rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) .

Arkadius, mengatakan  dengan dilakukannya pemisahan DPKD menjadi dua bagian (Dinas Pendapatan dan Dinas Keuangan Daerah), diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan keuangan dan pajak–pajak daerah. Pemisahan ini juga diharapkan mampu menciptakan sebuah system pengelolaan asset dan keuangan daerah yang akuntabel.
Arkadius  menjelaskan bahwa DPRD tidak bisa memaksakan kehendak, karena pemisahan ini tentu juga harus disesuaikan dengan penilaian terhadap institusi tersebut. Sebab, untuk bisa dipisahkan, institusi ini harus memiliki score 950, sedang score yang kini dimiliki DPKD Sumbar baru mencapai 695.

Pada kesempatan ini Arkadius  menghimbau Gubernur dalam  memilih kepala SKPD memilih orang yang benar-benar berkompeten untuk menjabat pada SOTK. Agar dapat menggerakkan organisasi, maka dibutuhkan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya,” katanya. (SKPD) untuk tidak terpengaruh dengan perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
menegaskan selama belum ada keputusan dan peresmian SOTK maka tanggung jawab dari masing-masing kepala SKPD masih berjalan seperti biasa dan jangan terganggu oleh perubahan tersebut, karena kalau kinerja bagus maka pasti akan dipertimbangkan untuk menjabat oleh gubernur.

Arkadius mengatakan Jika kinerjanya bagus dan bersinergi dengan seluruh cakupan kerja dari suatu dinas tersebut, maka tentunya gubernur akan mempertimbangkan kembali siapa yang pantas dan tidak pantas menjabat.
Tidak hanya kepala SKPD dan gubernur, ia jga mengimbau masyarakat untuk memberi masukan dan informasi kepada pemerintah.

Rapat Paripurna Pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dihadiri Plt Sekdaprov Devi Kurnia. Usai Rapat Paripurnaa  kepada  media mengatakan Devi Kurnia  mengatakan dalam  mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi kepada DPRD  Sumbar, pemprov terlebih dahulu menyeesuaikan  dengan ketentuan pasal enam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada kriteria tipelogi perangkat daerah dan hasil pemetaan urusan pemerintahan maka kami mengajukan usulan Struktur Organisasi dan Tata Kelola baru,” ujar Devi Kurnia.

Devi Kurnia. Mengatakan pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dari 41 perangkat daerah Provinsi yang ada saat ini berkurang sehingga menjadi 37 perangkat daerah. (tn/H0

LEAVE A REPLY