Beranda DPRD KOTA PADANG Empat Ranperda Inisiatif Di DPRD Dalam Tahap Pembahasan

Empat Ranperda Inisiatif Di DPRD Dalam Tahap Pembahasan

337
0
BERBAGI

PADANG-(MAKLUMATNEWS.NET)–Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kota Padang, saat ini masih dalam tahap pembahasan setelah sebelumnya mengalami beberapa kali penundaan akibat pembahasan beberapa agenda yang lebih mendesak.

Keempat Ranperda itu sedang dibahas pihak pengusul yakni masing-masing komisi DPRD yakni I hingga IV dengan pihak pembuat Naskah Akademik (NA) dan pakar hukum,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang, Faisal Nasir di Padang, Rabu.

Dikatakan Faisal Nasir pembahasan yang saat ini dilakukan ialah pembahasan pasal demi pasal dari keempat Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pelayanan Publik, Ranperda tentang Keamanan Pangan, Ranperda tentang Perlindungan Biota Laut dan Ranperda tentang Pariwisata.

Faisal Nasir memperkirakan pembahasan dengan pihak pembuat NA dan pakar hukum terkait akan selesai dalam minggu ini maksimal Jumat (16/9) atau Sabtu (17/9).

Ia menyampaikan seharusnya sesuai agenda Badan Musyawarah (Bamus), pembahasan itu telah selesai pada Sabtu (10/9), namun diperpanjang karena dinilai masih ada kekurangan dalam pasal demi pasal sehingga perlu pula melibatkan bagian hukum pemerintah setempat.

“Kami tentu berharap dapat segera selesai, apalagi sekarang sudah September, namun perda yang disahkan di DPRD Padang baru satu pada Selasa (6/9) yakni Perda Izin Gangguan,” ujarnya.

Apalagi agenda yang terjadwal beberapa waktu ke depan cukup banyak termasuk pembahasan APBD 2017 dan APBD Perubahan 2016.

“Untuk APBD Perubahan 2016 akan dilaksanakan paripurna pada Senin (19/9). Tentu akan membuat pembahasan lain kembali tertunda. Kami akan mendahulukan yang jadi prioritas,” jelasnya.

Untuk dua Ranperda lain yang merupakan usulan pemkot dan masih belum disahkan yakni Ranperda nomor 23 tahun 2012 tentang rumah kos dan Ranperda tentang pohon pelindung, ia menyampaikan prosesnya tertunda karena masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Sumbar. sebenarnya fasilitas gubernur hanya dalam jangka waktu 15 hari, namun hingga saat ini bahkan telah berbulan-bulan belum ada rekomendasi dari gubernur dengan alasan banyaknya Perda yang masuk dan diproses. (02/86)

LEAVE A REPLY