Beranda BERITA TERBARU GUBERNUR SUMBAR MENGATAKAN KASUS DUGAAN KORUPSI SPJ FIKTIF DI SERAHKAN KE BARESKRIM...

GUBERNUR SUMBAR MENGATAKAN KASUS DUGAAN KORUPSI SPJ FIKTIF DI SERAHKAN KE BARESKRIM JAKARTA

1096
0
BERBAGI

Padang, Maklumat News.Net-Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Si mengatakan kepada media online Maklumat News Hari Senin Tanggal 26 Juni 2017 hari Raya Idul Fitri 1438 H (Hari Raya Ke-2) di Auditorium Rumah Dinas Gubernuran Sumbar sebelum para Bupati /Walikota seSumbar hadir berhari Raya dengan Gubernur Sumbar.

Konfirmasi ini kasus SPJ Fiktif diduga dilakukan Yusafni (Alias Ajo) PPTK proyek dalam pengadaan tanah jalan layang (Flay Over) di Kabupaten Padang Pariaman dan Jalan Samudra Padang, adalah temuan BPK Padang hasil Auditnya negara dirugikan Rp. 43 Milyar, kemudian diproses Kejaksaan Tinggi Sumbar, sekarang diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk memprosesnya kata Irwan Prayitno.

Sebelumnya dikonfirmasikan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Ir. Fathol Bahri atasannya dikantornya Padang Baru hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 kata stafnya Khairul Bapak sedang keluar, supaya Bapak besok saja datang katanya kepada Maklumat News, sudah 3 kali datang kekantornya tidak ada bertemu terkesan mengelak di konfirmasi, kemudian dihubungi hanponenya Nomor : 081266xxxxx di SMS masuk tetapi tidak dijawabnya

Konfirmasi SPJ Fiktif diduga dilakukan Yusafni (alias Ajo) PPTK dalam pengadaan tanah jalan Layang (Fly Over) terungkap dasar audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kerugian negara 43 milyar kemudian diproses oleh Kejati Sumbar didemo hari Kamis tanggal 16/2/2017 puluhan massa dari koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) ke kantor Kajati Sumbar jalan Raden Saleh Padang, mereka mendesak Kejaksaan serius menangani kasus dugaan korupsi dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dalam pengadaan tanah jalan Layang (Fly Over) di Kabupaten Padang Pariaman dan jalan Samudra Padang, juga dihadiri media online Maklumat News Net.

Koordinator Umum Aksi Nurdin Hamsyah Hidayat meminta Kejaksaan Serius dan transparan menangani SPJ Fiktif diduga JSN selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berorasi membentangkan spanduk bertuliskan ungkap Mafia Kasus Korupsi SPJ Fiktif.

Kata Hamsyah Koalisai Masyarakat Sipil SumbarĀ  (KMSS) diikuti lembaga Integritas PBHI Sumbar, Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, LBH Pers Padang, Bhakti Universitas Bung Hatta, UKMPH Unand, LAMPK Fakultas Hukum Unand, WK Soskam UPI Padang, MNI Cabang Padang, Komunitas Geram Sumbar, Komunitas Intertion Nat Bonus, Hima Ilmu Politik Fisif Unand, Sudut Kamus UNP, Walhi Sumbar, Pusako Fakultas Hukum Unand, SPI Sumbar.

Meskipun Kejaksaan Tinggi Sumbar telah memproses hukum terhadap kasus ini demi keadilan Publik KMSS Sumbar menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mengingatkan Kejaksaan Tinggi Sumbar agar tidak mendiamkan atau mempetieskan kasus SPJ Fiktif
  2. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumbar memproses kasus SPJ Fiktif secara cepat dan transparan
  3. Mengingatkan Kejaksaan Tinggi Sumbar agar tidak mengerdilkan kasus SPJ Fiktif dan mengungkap ketelibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab
  4. Mengingat kerugian negara yang sangat besar senilai Rp. 43 milyar untuk membuktikan keterlibatan pihak-pihak dalam kasus tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumbar untuk melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana
  5. Mengingatkan kepada KPK untuk melakukan superfisi terhadap Kejaksaan Tinggi Sumbar dalam proses hukum kasus tersebut

Sementara Kajati Sumbar Diah Srikandi, SH, M.H yang diwakili oleh asisten intelijen Yuswadi, SH, MH, Asisten tindak pidana khusus Dwi Samudji, SH, M.Hum didamping Kepala Sub Bagian Protokol dan Kandal Bastian Subuh, SH, MH menerima KMSS didepan Kantor Kejati Sumbar.

Dwi Samudji menerima aksi demo menegaskan proses pengusutan kasus SPJ Fiktif telah masuk tahap penyidikan sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai saat ini sudah memeriksa 12 sampai 15 saksi.

Tim telah bekerja melakukan penyelidikan mulai tanggal 4 Januari 2017 setelah penyelidikan benar terjadi tindak pidana, maka ditingkatkan menjadi penyidikan, akan diketahui siapa yang akan menjadi tersangka ujar Dwi Samudji, dia menambahkan bahwa yang sedang diusut bahagian pidana, khusus Kejati saat ini adalah kasus pengadaan tanah Fly Over Padang Pariaman dan jalan Samudra Padang dengan modus SPJ Fiktif, SPJ Fiktif adalah modusnya dari sini nanti kita dapat menentukan siapa tersangkanya ungkap Dwi Samudji.

Konfirmasi Maklumat News Net dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar Dwi Samudji, SH, M.Hum dikantornya Jalan Raden Saleh Padang hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 diruang kerjanya mengatakan sekarang kasus Yusafni (alias Ajo) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dalam pengadaan tanah jalan layang Flay Over di Kabupaten Padang Pariaman dan jalan Samudra Padang, dugaan korupsi dengan modus Surat Pertanggungjawaban SPJ Fiktif, temuan BPK Padang, kerugian negara Rp. 43 Milyar.

Kasus ini sekarang kita serahkan melalui Kajagung ke Bareskrim, karena BPK Pusat akan menyerahkan laporan LHP kepada Bareskrim berdasar gelar perkara penyidik Kejati Sumbar bersama dengan KPK tentang itu dan Bareskrim sudah 2 (dua) bulan dikirim berkas, walau sudah dapat WTP tetapi juga belum tentu bersih ungkap Samudji. (MH)

LEAVE A REPLY