Beranda Bawaslu HAMDAN TEGASKAN PENGHENTIAN PROSES LAPORAN BUKAN WEWENANG BAWASLU

HAMDAN TEGASKAN PENGHENTIAN PROSES LAPORAN BUKAN WEWENANG BAWASLU

119
0
BERBAGI

 

Tanah Datar, Maklumatnews.net

“Penghentian proses atas beberapa laporan masuk dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan Pilkada dari beberapa Pasanga Calon seperti Money Politik, Netralitas ASN bukan wewenang  penuh Bawaslu”.

Hal itu disampaikan Hamdan, ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) kabupaten Tanah Datar terkait penghentian proses laporan adanya dugaan Money Politik dan Netralitas  Paslon, di Kantor Bawasku deoan terminal Dobok Piliang, beberapa waktu lalu.

“Memang alur laporan melalui Bawaslu, namun proses selanjutnya dilimpahkan ke Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang juga berkantor disini dengan anggotanya terdiri dari Bawaslu sendiri, Institusi Polri (Penyidik) dan Kejaksaan (Penuntut) dengan sertifikasi khusus”, tambah Hamdan.

“Terkait penghentian laporan kasus dugaan Money Politik dan dugaan pelanggaran lainnya, Tim Gakkumdu telah memprosesnya dengan melihat unsur-unsur pelanggaran dan bukti sekaligus minta masukan tim ahli dari Unand Padang, kesimpulannya tidak memenuhi unsur pelanggaran”, urai Hamdan.

Karena tidak memenuhi unsur, Gakkumdu merekomendasikan untuk penghentian  proses laporan itu, ketika disinggung adanya asumsi masyarakat Bawaslu tebang pilih dalam penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) karena adan Baliho salah satu Paslon yang masih berdiri kokoh di pusat kota Batusangkar.

“Bawaslu dalam penertiban APK mengacu kepada aturan dan syarat-syarat dari KPU, “Baliho Paslon yang di pusat kota sudah sesuai dengan aturan, baik Design maupun titik pemasangan juga telah dilaporkan oleh Paslon ke KPUD”.

Sedangkan yang dibuka dalam n penertiban adalah baliho liar yang tidak sesuai ukuran , design maupun titik pemasangan, namun jika sudah dilaporkan kemudian design, ukuran dan titik pemasangan sudah sesuai, silahkan dipasang kembali”, pungkas Hamdan. (N-05)

 

LEAVE A REPLY