Beranda BERITA UTAMA Inkonstitusional, LKAAM Sumbar Tolak People Power

Inkonstitusional, LKAAM Sumbar Tolak People Power

370
0
BERBAGI

PADANG – LKAAM Sumbar menolak tegas people power (kekuatan rakyat). People power adalah tindakan inkonstitusional yang dapat merusak dan memecah belah persatuan bangsa, dan melanggar hukum.

“Saya pikir bahwa people power adalah inkonstitusional, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai aturan yang sudah diatur dalam ketatanegaraan,” kata kata Ketua Umum LKAAM Sumbar, Sayuti Dt. Rajo Panghulu, beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, pemilu diatur oleh negara. Jika ada pihak-pihak yang kurang menerima hasil keputusan pemilu, ada ruang yang diberikan oleh negara. Misalnya kalau ada persengketaan pemilu dan ketidakpuasan hasil pemilu bisa Bawaslu dan Makamah Konstitusi (MK).

“People power itu melanggar hukum. Kalau sekiranya kita sebagai anak bangsa, mari kita sebagai negara yang berdasarkan hukum kita ikuti jalur hukum yang berlaku di Indonesia ini,” sebut M. Sayuti.

Menurut M. Sayuti, merawat negara tidak mudah, tetapi merusak memang mudah. Jika terjadi people power maka akan terjadi suatu gesekan yang bisa membuat cidera anak bangsa, dan negara akan susah.

“Saya mengimbau yang pertama para pencetus people power itu jadilah negarawan. Sebab orang orang itu saya tahu dia adalah bekas pemimpin negara,” sebut M. Sayuti.

Ia juga mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya anak kemenakan niniak mamak di Sumbar, tidak perlu mengikuti apa yang diajak oleh pencetus people power itu.

“Mari kita ikuti pantau proses demi proses tahap demi tahap di KPU itu. Nanti 22 Mei akan ada sidang KPU dan saya dengar itu yang akan dijadikan akan didesak dikepung dengan people power,” ujarnya.

Sebab itu lanjut M. Sayuti, LKAAM Sumbarsecara tegas menolak gerakan people power. Di Minangkabau segala persoalan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

“Minangkabau kalau ada kusuik indak salasai, kalau karuah indak janiah, duduak musyawarah mufakat. Dicari kato nan bulek, rundiang nan saiyo. Apa yang tidak setuju, tidak menolak total-total.

Apalagi dibawakan pada ABS SBK (adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah),” imbuhnya.

M. Sayuti menyebutkan, yang menjadi benteng negara dalam situasi sekarang ini ada tiga yakni, KPU, Polri dan TNI. Ketiganya itu harus solid dan kuat, dan tidak bisa dirasuki oleh siapapun

“KPU adalah lembaga negara, sudah dibentuk dengan undang-undang kenapa pula kita memberikan semacam tekanan kepada KPU. Kita terima lah. Kalau tidak senang silahkan kepada MK,” tutur M. Sayuti.

“Apabila terjadi perbedaan satu pendapat carilah persamaan yang terbanyak, jangan perbedaan yang dibanyakkan. Itu ndakmusyawarah dalam agama Islam,” tandas M. Sayuti.(ril)

LEAVE A REPLY