Beranda BERITA UTAMA Kabupaten Tanah Datar Raih Penghargaan MCP Dari KPK RI

Kabupaten Tanah Datar Raih Penghargaan MCP Dari KPK RI

44
0
BERBAGI

 

Tanah Datar, Maklumat News

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibawah kepemimpinan duet Eka Putra-Richi Aprian kembali torehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2021 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan MCP tersebut diserahkan langsung Ketua KPK RI, Komjen Pol. Firli Bahuri kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra di Auditorium Gubernur Sumbar pada Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Barat, Selasa (21/6).

Raihan ini dikarenakan skor MCP Pemerintah Daerah Tanah Datar tahun 2021 ini naik sebesar 11,96 (tertinggi ke-3 di wilayah Provinsi Sumatera Barat) dibanding tahun 2020 lalu dari hasil pemeriksaan KPK RI.

Pemeriksaan ini meliputi tingkat capaian penilaian indikator Reformasi Birokrasi dalam skema Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) melalui MCP ini dilakukan KPK RI di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana dan Inspektur Desi Rima usai menerima penghargaan itu mengatakan bahwa skor MCP Tanah Datar naik dari tahun 2020 sebesar 63,56 dan tahun 2021 ini menjadi 75,52 naik sekitar 11,96.

“Ini kenaikan yang cukup tinggi dalam satu tahun, pencapaian yang luar biasa dari kerja tim dan jajaran pemerintah daerah, kami selaku Kepala Daerah akan terus mensupport untuk meningkatkan terus presentasenya sehingga dari tahun ketahun terus semakin baik,”ujar Eka Putra.

“Untuk itu diharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat memenuhi arahan-arahan yang diminta Inspektorat terkait laporan pemeriksaan”.

“Kepada masyarakat kami juga menghimbau dan ini juga sesuai dengan arahan Presiden dan instruksi KPK agar mendukung upaya pemerintah mensertifikatkan aset seperti tanah,”tegas Eka.

Eka Putra menambahkan terkait capaian yang diraih dari hasil penilaian KPK, tidak akan berpuas diri justru akan lebih meningkatkan kinerja, tingkat kedisiplinan pegawai, mematuhi aturan dan prosedur serta menghindari indikasi terjadinya korupsi di Tanah Datar.

Sebelumnya dalam sambutan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan jika Pemprov Sumatera Barat berkomitmen dalam pencegahan korupsi dan hal itu sejalan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

“Kita berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih akuntabel serta berkualitas dan memberikan pelayanan kepada publik dengan mengantisipasi tindakan korupsi,”ucap Buya Mahyeldi.

Dikatakannya, “Untuk upaya mengantisipasi dan mencegah praktik korupsi diwilayah Sumbar, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi serta memotivasi masyarakat melakukan gerakan anti korupsi berkelanjutan, akan dilakukan penyuluhan anti korupsi di kabupaten dan kota oleh Tim yang pada saat tersebut turut dikukuhkan” pungkas Gubernur.

Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan semenjak KPK berdiri dari tahun 2004 hingga 2021, Sumatera Barat berada diurutan 27 dari 34 provinsi di Indonesia tingkatan terendah dari pemeriksaan KPK.

Untuk itu Firli sampaikan apresiasi serta memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang meraih penghargaan program pemberantasan korupsi secara terintegrasi.

Firli menyebut penyebab korupsi menurut teori Jack Bolgne yaitu Greed (Keserakahan), Opportunity (Kesempatan), Need (Kebutuhan), Exsposure (Hukuman yang tidak membuat pelaku jera).

“Tugas pokok KPK itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6, dan ada rohnya 4 yaitu pendidikan, pencegahan, penindakan dan koordinasi. Keempat roh ini bisa kita kerjakan, kita jalankan dengan melibatkan masyarakat, karena KPK dalam visinya bersama masyarakat memberantas korupsi,” pungkas Firli. (pinos/r)

LEAVE A REPLY