Beranda SUMATERA BARAT Karena Jabatan Harus Disesuaikan SOTK yang Baru,15 Pejabat Sumbar Gagal Dilantik 2016

Karena Jabatan Harus Disesuaikan SOTK yang Baru,15 Pejabat Sumbar Gagal Dilantik 2016

557
0
BERBAGI

MAKLUMATNEWS.NET,(PADANG)- Pejabat eselon II pada jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang telah melewati seleksi terbuka, batal dilantik 2016, karena jabatan harus disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.

“Kemungkinan baru bisa dilakukan pada 2017,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Senin.
Ia menambahkan, saat ini SOTK yang baru telah diusulkan ke Kemendagri dan sedang dalam proses verifikasi. Hasilnya dijadwalkan keluar pada 19 Agustus 2016.
Setelah hasilnya keluar, masih ada proses yang harus dilakukan yaitu penetapan SOTK itu melalui peraturan daerah (Perda) yang biasanya memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu, di tingkat pusat juga harus ada proses singkronisasi SOTK di daerah dengan kementerian yang ada.
Ia menyebutkan, Pemprov Sumbar sebenarnya telah mengutus Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk berkonsultasi dengan Kemendagri, agar 15 pejabat eselon II yang telah lulus seleksi terbuka, bisa segera dilantik. Tujuannya, supaya dinas, badan dan biro di provinsi itu tidak lagi dipimpin oleh pelaksana tugas (plt), namun pimpinan definitif.
Namun, karena hingga saat ini belum ada jawaban pasti dari Kemendagri, dan SOTK kemungkinan besar memang berubah, maka rencana itu ditangguhkan. 15 pejabat eselon II yang telah lulus seleksi terpaksa harus menunggu lagi hingga awal 2017.
Sekretaris Provinsi Sumbar, Ali Asmar menjelaskan saat ini seluruh proses seleksi untuk 15 pejabat eselon II di daerah itu telah selesai dilakukan. Tiap jabatan tersisa tiga calon yang nantinya akan dipilih oleh gubernur, siapa yang akan menduduki jabatan.
“Siapa yang dipilih adalah hak gubernur yang menentukan,” lanjutnya.
Sayang, ia tidak bersedia menyebutkan nama-nama yang lulus seleksi terbuka untuk 15 jabatan eselon II di Sumbar itu.
Jabatan eselon II itu masing-masing untuk kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Satpol PP, Sekretaris DPRD, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten III Pemprov, Dinas Pertanian, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
yuliadi Chandra/ Humas

LEAVE A REPLY