Beranda BERITA TERBARU Kemenag Kota Padang Dugaan Terjadi Pungutan di Acara Pengambilan Sumpah

Kemenag Kota Padang Dugaan Terjadi Pungutan di Acara Pengambilan Sumpah

377
0
BERBAGI

Padang-maklumat news.net

Terjadi di Kemenag Kota Padang pada beberapa waktu lalu, sebanyak 150 orang telah di ambil sumpahnya sebagai PNS di lingkungan Kementerian Agama RI untuk daerah kota Padang, dan pengambilan Sumpah ini merupakan gelombang kedua, sebelumnya pada gelombang pertama telah di lakukan pengambilan sumpah sebanyak 101 orang, dan gelombang ketiga menunggu jadwal yang telah di tetapkan.

aga-3
Aktivis LSM GARUDA-RI KOTA PADANG EKLITOTI, B.A.c

Ironisnya untuk penyelenggaraan acara pegelaran pengambilan sumpah tersebut, pihak panitia pelaksana membebankan biaya senilai Rp.50.000._ per perserta, dengan dalih untuk biaya snak, makan, spanduk, dan publikasi, dan pungutan ini di benarkan oleh Tasmi  Bidang Kepegawaian yang merupakan salah satu dari panitia pelaksana.

Tasmi menambahkan ” hal ini telah melewati persetujuan para peserta yang akan di ambil sumpah ungkapnya”,¬† dan sewaktu media ini meminta bukti fisik berita acara mengenai persetujuan dari para peserta yang akan di sumpah, Tasmi tidak dapat memperlihatkan bukti dengan alasan ” ini sukarela, dan hal ini tampa sepengetahuan bapak Jaferi(Kepala Kemenag Kota Padang)”, dan yang sangat mengetahui hal ini hanya saya dan pak Eri Iswandi Kasubag Kepegawaian tandasnya”.

Secara terpisah, pernyataan Eri Iswandi sungguh mengagetkan, ia berkata ” saya tidak mengetahui secara persis hal tersebut, dan saya takut salah jawab, sebaiknya tanya langsung ke bapak kepala yakni bapak Jaferi ungkapnya.

Mengenai hal ini, Eklitoti, B.Ac, aktivis LSM GARUDA-RI Kota Padang angkat bicara, beliau menjelaskan “acara-acara resmi dan sakral seperti ini pasti telah di anggarkan oleh pihak Kemenag Kota Padang sebagai penyelenggara, dan memungut biaya tambahan sebanyak Rp.50.000._ dengan alasan apapun itu jelas-jelas pungli, karena tidak ada kwitansi resmi yang di terima oleh para PNS yang di sumpah dari pihak Kemenag Kota Padang.

Eklitoti, B.Ac menambahkan, bukankah Bapak Presiden RI Djoko Widodo, telah menegaskan ” sekecil apa pun nilai uangnya, jika kutipan itu tidak di atur dan tertuang dalam ketetapan/peraturan yang telah di perdakan atau ketetapan presiden atau menteri yang telah di Undang- Undangkan itu adalah pungli, dan jika itu di langgar, maka hukuman mengenai pungli sah di berlakukan bagi yang bersangkutan.

Kami sangat menyayangkan kejadian ini, dan hal ini harus di usut hingga tuntas ungkap Eklitoti, B.Ac dengan raut penuh rasa kecewa. (hd)

LEAVE A REPLY