Beranda BERITA TERBARU Lingkungan Hidup dan SDA Rawan Korupsi

Lingkungan Hidup dan SDA Rawan Korupsi

419
0
BERBAGI

PADANG-maklumatnews.net-Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) setidaknya telah menerima lebih dari sepuluh laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di sektor lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) di Sumbar. KPK akan melakukan klarifikasi sebelum menindaklanjuti seluruh laporan tersebut.

“Bukan untuk menakut-nakuti pejabat di Sumbar, tetapi lebih dari sepuluh laporan yang kami terima, itu khusus untuk lingkungan hidup dan SDA saja. Belum lagi (laporan) yang lainnya. Laporan itu tentu akan diklarifikasi dulu untuk tindaklanjutnya. Belum tentu juga semuanya korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Laode Muhammad Syarif, di sela diskusi publik Potret Kebijakan dan Anggaran Lingkungan Hidup, di Hotel Grand Inna Padang, Selasa (22/1).

Pimpinan KPK itu mengaku sangat mengapresiasi langkah yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Integritas dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand Padang yang menggelar diskusi publik yang berkaitan dengan sektor LH dan SDA. Ia menyebutkan, hingga saat ini menilai sudah banyak terjadi perusakan alam yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di Sumbar. Bahkan, beberapa di antaranya menyebabkan timbulnya korban jiwa.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman di Sumbar yang telah membuka pembicaraan ini. Terutama hal-hal yang terkait dengan penganggaran yang berhubungan dengan LH dan SDA. Tentunya kami berharap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penganggarannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Mungkin selama ini KPK terlihat hanya menindak, tanpa pencegahan. Nah, ini salah satu upaya KPK mencegah dan mengingatkan,” kata Laode lagi.

Lebih jauh Laode menjelaskan, potensi terjadinya praktik korupsi di sektor LH dan SDA memang sangat besar. Mulai dari tahap penyusanan anggaran, perizinan, pemanfaatan yang tidak sesuai dengan penganggaran, atau pemanfaatan anggaran yang sebenarnya diperuntukkan untuk usaha perbaikan kualitas LH dan SDA.

“Yang jelas, jangan sampai usaha-usaha ekspolitasi alam ini dimanipulasi dan dikorupsi. Apalagi terkait perizinan tambang dan sebagainya,” ucap Laode.

Di sisi lain, Direktur Pusako Unand, Feri Amsari mengatakan, potensi terjadinya praktek korupsi di sektor LH dan SDA memang cukup besar. Meski pun sektor tersebut dinilai bukan fokus penopang perekonomian di Sumbar.

“Walau Sumbar sendiri lebih fokus ke pariwisata dibanding sektor Lingkungan Hidup dan SDA, namun patut diingat bahwa pengelolalan pariwisata itu juga berkaitan dengan sektor LH dan SDA, sehingga berpotensi terjadinya prilaku koruptif dari oknum-oknum tertentu itu cukup besar,” kata pengajar di fakultas hukum Unand tersebut.

Oleh karena besarnya potensi tersebut, ia bersama dengan Lembaga Anti Korupsi Integritas menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan di Sumbar, agar potensi terjadinya praktik korupsi dalam usaha eksploitasi alam dapat ditekan.

“Fokus KPK itu, di samping penanganan korupsi, ya, salah satunya di sektor LH dan SDA ini. Kami membangun semacam kesepakatan bersama untuk fokus melakukan pengawasan dan penindakan di sektor ini, karena kami memandang ada motif tertentu dalam prilaku korupsi. Oleh sebab itu, kegiatan ini juga diikuti pihak dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnnya,” kata Feri.

Feri juga menyebutkan, berdasarkan kajian yang dilakukan bersama rekan aktivis dan akademisi lainnya, memang terdapat banyak jalan yang membuka peluang terjadinya korupsi di sektor pengelolaan LH dan SDA. Mulai dari tahap perencanaan, perizinan, pemanfaatan, sampai tahap pengelolaan.

“Potensinya bisa melalui perizinan yang diberikan, pengelolaan yang semata bukan saja untuk kepentingan kemakmuran masyarakat tapi juga untuk kepentingan bisnis, yang berakibat kepada kerusakan lingkungan,” sebutnya. dilansir dari harianhaluan.com

Meninjaklanjuti berita harianhaluan.com dihubungi Kabiro humas Sumatera Barat (23/1), Jasman Rijal dihubungi melalui Hpnya 08217278XXXX mengatakan” langkahnya begini, Itu sudah diranah hukum, sebaiknya langsung saja ke Inspektorat atau Kabiro Hukum”, kata Kabiro Humas Provinsi Sumbar,

Diduga keterkaitan Gubernur Sumbar, Kabiro Humas Jasman Rijal Mengatakan Lagi”Entah iya, entah tidak, tidak tahu awak, ambo ndak tahu persoalan ini”, jawabnya.(son)

 

LEAVE A REPLY