Beranda BERITA TERBARU LSM TOPAN RI Klarifikasi DPRD Pasaman Terkait Dugaan Temuan BPK dan Dugaan...

LSM TOPAN RI Klarifikasi DPRD Pasaman Terkait Dugaan Temuan BPK dan Dugaan Pencairan SPj Fiktif

623
0
BERBAGI
  1. PASAMAN-maklumatnews.net-Lembaga Swadaya Masayarakat (LSM) Time Operasional Penyelamat Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) Amri Masta serahkan surat Klarifikasi kepada DPRD Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat terkait dugaan perjalanan fiktif anggota dewan pada 2016 hasil audit BPK sekitar 1 Miliar lebih dan dugaan pencairan SPj Fikif pada Kunjungan Kerja (Kunker) oleh sejumlah oknum DPRD ke Sumatera Barat di bulan November 2017 yang lalu, Jum’at (08/12).

Amri Masta mengatakan, “Benar kami menyerahkan surat klarifikasi kepada DPRD Kabupaten Pasaman yang meminta salinan poto kopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan bukti penyetoran pengembalian ke Kas Daerah atas dugaan temuan tersebut. Kemudian salinan poto kopy Kunker ditahun 2016 dan 2017 serta SPj dari Kunker itu”, katanya.

“Kami menyerahkan surat klarifikasi tersebut berdasarkan hebohnya diberbagai media cetak dan online terkait dugaan temuan BPK dan dugaan SPj Fiktif itu. Maka kami sebagai lembaga penyelamat aset negara akan meminta pertanggungjawaban atas dugaan tersebut dan kami akan mengiring permasalahan ini sampai tuntas serta membuat laporan kepada KPK”, terangnya.

“Kami meminta kepada pihak – pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan temuan BPK dan dugaan pencairan SPj Fiktif tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dijelaskan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tegasnya.

Kemudian hal senada disampaikan oleh M. Doni, SH selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Pasaman juga berprofesi sebagai Advokat,  bahwa terkait dengan dugaan temuan atas Kerugian Negara oleh BPK, mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor.b20 Tahunh 2001 Pemberantasan Tipikor yang menjelaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, katanya.

“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang akan meringankan” jelasnya.

M. Doni, SH berharap terkait dengan dugaan temuan atas Kerugian Negara oleh BPK tersebut, agar diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Sumber : IWO Pasaman

LEAVE A REPLY