Beranda BERITA TERBARU MASA KMSS UNJUK RASA MINTA KAJATI UNGKAP MAFIA DALAM KASUS KORUPSI SPJ...

MASA KMSS UNJUK RASA MINTA KAJATI UNGKAP MAFIA DALAM KASUS KORUPSI SPJ FIKTIF DIDEPAN KANTOR KAJATI SUMBAR

651
0
BERBAGI

Padang (MakmumatNews.Net)

Puluhan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) berujuk rasa di depan kantor Kajati Sumbar Jln. Raden Saleh Padang (kamis, 16/2) mereka mendesak Kejaksaan serius menangani kasus dugaan korupsi dengan modus Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif dalam pengadaan tanah jalan layang (fly over) di Kab. Padang Pariaman dan Jalan Samudra Padang juga dihadiri MEDIA Maklumatnews.Net.

Kasus terungkap berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diduga melibatkan YSN, Pegawai Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Kini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Sumbar dan merugikan negara Rp 43 Milyar, Kajati diminta bekerjasama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemana saja dana dari SPJ fiktif mengalir.

Berorasi dan membentangkan spanduk bertuliskan ungkap mafia dalam kasus korupsi SPJ fiktif, koordinator umum aksi Nurdin Hamsyah Hidayat meminta Kejaksaan serius dan transparan menangani SPJ Fiktif yang diduga JSN selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK).

Kajati melakukan penyidikan sampai tuntas dan menyeret semua pelaku yang terlibat karena merupakan korupsi berjamaah kata Hamzah, koalisi masyarakat sipil Sumbar (KMSS) tersebut diikuti lembaga seperti integritas, PBHI Sumbar, Yayasan Citra Mandiri (YCM) Mentawai, LBH Pers Padang, Bhakti Universitas Bung Hatta, UKM PH Unand, L:AMPK Fakultas Hukum Unand, WK Soskam UPI Padang, GMNI Cabang Padang, Komunitas Geram Sumbar, Komunitas Intertion not bonus, Hima Ilmu Politik Fisif Unand, Sudut Kamus UNP, Walhi Sumbar, Pusako Fakultas  Hukum Unand, SPI Sumbar.

Meskipun Kejaksaan Tinggi Sumbar telah memproses hukum terhadap kasus ini, demi keadilan publik KMSS Sumbar menyatakan sikap sebagai   berikut :

  1. Mengingatkan Kejaksaan Tinggi Sumbar agar tidak mendiamkan/ mempetieskan, kasus SPJ fiktif
  2. Meminta Kejaksaan Tinggi Sumbar memproses kasus SPJ fiktir secara cepat dan transparan
  3. Mengingatkan Kejaksaan Tinggi Sumbar agar tidak mengerdilkan kasus “SPJ Fiktif” dan mengungkap keterlibatan pihak – pihak yang bertangung hawab
  4. Mengingat kerugian negara yang sangat besar senilai Rp. 43 milyar untuk membuktikan keterlibatan pihak – pihak dalam kasus tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi Sumbar untuk melibatkan PPATK untuk menelusuri aliran dana
  5. Mengingatkan kepada KPK untuk melakukan superfisi terhadap Kejaksaan Tinggi Sumbar dalam proses hukum kasus tersebut.

Sementara Kajati Sumbar yang diwakili oleh Asisten Intelijen Yuswadi, SH, MH, Asisten Tindak Pindana Khusus Dwi Samudji, SH, M.Hum didampingi Kepala Sub. Bagian Protokol dan Kandal Bastian Subuh, SH, MH menenemui KMSS didepan Kantor Kejati Sumbar.

Dwi Sumujdi yang menerima peserta aksi demo menegaskan proses pengusutan kasus SPJ Fiktif telah masuk tahap penyidikan sejak tanggal 8 Feb 2017 sampai saat ini sudah memeriksa 12 sampai 15 saksi.

Tim telah bekerja melakukan penyelidikan mulai tanggal 4 Januari 2017, setelah penyelidikan benar terjadi tindak pidana, maka ditingkatkan menjadi penyidikan, akan diketahui siapa yang akan menjadi tersangka ujar Dwi Samudji. Dia menambahkan bahwa yang sedang diusut bagian pidana, khusus Kejadi saat ini adalah kasus pengadaan tanah fly over Padang Pariaman dan Jalan Samudra Padang dengan modus SPJ Fiktif, SPJ Fiktir adalah modusnya dari sini nanti kita dapat menentukan siapa tersangkanya ungkap Dwi Samudji (MH).

 

LEAVE A REPLY