Beranda BERITA TERBARU Masih Ada Pejabat Yang Tidak Mengerti UU KIP

Masih Ada Pejabat Yang Tidak Mengerti UU KIP

558
0
BERBAGI
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pantai Padang,(Maklumat News Net)–Yang telah dihembuskan Pemko Padang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan hanya wacana saja, ini terbukti masih ada salah satu pejabat kurang mendukung yang di wujudkan Pemko Padang.

Untuk menjadi pejabat seharusnya bersikap pro-aktif. Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang, bagian kedua Tujuan dalam Pasal 3 huruf d berbunyi; Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Apa yang dikumandangkan oleh Perda Kota Padang, jelas sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Sekretaris Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif Kota Padang (Disparkref), Azwin.

Kejadiannya terjadi saat Azwin ditemui wartawan Senin (25/1) diruang kerjanya, untuk diminta data pendapatan restribusi Tahun 2015, tapi Azwin mengelak dengan banyak alasan.Sepertinya, Azwin menyembunyikan sesuatu dan takut hal itu terbongkar ke publik.

“Data pendapatan restribusi Disparkref Padang Tahun 2015 tidak ada sama saya, tapi dipegang oleh staff yang kini sedang keluar”, ucap Azwin berupaya mencari alasan.

Dari prilakunya tersebut menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Disparkref Padang. Sebagai orang nomor dua di Disparkref Padang tidak memiliki data pendapatan restribusi, itu jelas sanggat aneh.

Terkait hal itu sebagai wartawan merasa heran, apa sekretaris dinas tidak tak tahu Perda,  atas prilaku Sekretaris Disparkref Padang itu.yang tidak mau memberikan data yang diminta menjadi catatan termasuk pejabat tidak tahu    Perda no 18 Tentang KIP, kata aktivis LSM ini.

Dijelaskannya, “Secara persuasif (lisan) kita sudah sampaikan maksud dan tujuan, tapi tidak ditanggapi. Sepertinya sekretaris Disparkref Padang yang juga pernah mencalonkan diri sebagai Walikota Padang ini belum paham dengan Perda Kota Padang tentang KIP.

Meskipun begitu, kita akan mencoba meminta data tersebut secara tertulis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila hal ini tidak juga direspon Disparkref Padang, maka pihaknya akan melaporkan kepada Komite Penyiaran Informasi Publik Daerah (KPID) Sumbar . (Fit/Son)

 

LEAVE A REPLY