Beranda KOTA PADANG Membina Pramuka Melekat pada Tugas Guru, KEMENAG Kota Padang Bekali Guru Madrasah...

Membina Pramuka Melekat pada Tugas Guru, KEMENAG Kota Padang Bekali Guru Madrasah dengan Pelatihan Pramuka

505
0
BERBAGI

PADANG.-(MAKLUMATNEWS.NET) Semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai lanjutan atas (SLTA) wajib menyelenggarakan pembinaan kepramukaan bagi semua siswa-siswinya. Agar setiap sekolah dapat melaksanakan kegiatan kepramukaan, maka pelatihan kepramukaan bagi semua guru perlu diselenggarakan melalui kerjasama antara dinas/instansi terkait dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka setempat. Demikian dijelaskan oleh Adzanil Prima Septy MPd PhD, Pelatih Pusdiklat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang ketika menjadi nara sumber memaparkan materi tentang Undang-undang Pramuka dan Permendikbud tentang ekskul wajib Pramuka pada Pelatihan bagi Guru Pembina Pramuka di jajaran Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kota Padang, Jumat 13 Mei 2016 di Hotel Syofyan Inn Padang.

Penyelenggaraan pembinaan Pramuka bagi semua siswa ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI nomor 63 tahun 2014, jelas Adzanil. Melalui Permendikbud ini, Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuer (ekskul) wajib diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menyelenggarakan pembinaan kepramukaan bagi semua siswanya, karena hal ini merupakan perintah dinas (permendikbud), tambah Adzanil.

Memang untuk melaksanakan pembinaan pramuka ini, sekolah-sekolah kita menghadapi kendala ketersediaan tenaga pembinanya. Namun pada Permendikbud tersebut juga dinyatakan bahwa semua guru, baik guru kelas maupun guru bidang studi, mendapat beban tugas membina pramuka maksimal 2 jam per minggu. Maka, membina pramuka yang 2 jam itu melekat dengan tugas setiap guru. Oleh karena itu, para guru perlu mendapatkan pembekalan dan pelatihan kepramukaan. Dan, secara teknis Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Padang khususnya siap membantu penyelenggaraan pelatihan kepramukaan bagi guru-guru dimaksud, namun semua itu bergantung dari kebijakan dan program dari dinas/instansi dimana para guru tersebut bernaung, jelas Adzanil.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Adzanil Prima Septy, yang juga Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Barat itu, bahwa kegiatan kepramukaan saat ini sudah diatur melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Pramuka. Pramuka bukan lagi sebagai sebuah organisasi pendidikan biasa, namun telah beralih menjadi semacam institusi pendidikan luar sekolah resmi yang diselenggarakan oleh negara, tambahnya. Walaupun tatakelola pramuka masih menganut sistim organisasi, namun pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap keberlangsungan pendidikan kepramukaan bagi kaum generasi muda di daerahnya masing-masing.

Sesusai dengan UU nomor 12 tahun 2010 pendidikan kepramukaan bertujuan untuk membentuk setiap kaum muda agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Semua itu diformulasikan ke dalam 10 butir darma pramuka yang disebut Dasa Darma. Jadi, kalau ada sekolah yang tidak berkenan menyelenggarakan pendidikan pramuka sebagai ekskul wajib bagi siswanya maka sama artinya di sekolah tersebut siswanya tidak dididik atau tidak diwajibkan memiliki perilaku-perilaku seperti dinyatakan pada tujuan dan Dasa Darma Pramuka sebagaimana digaris oleh Undang-undang tersebut, papar Dr. Adzanil P Septy (*son).

LEAVE A REPLY