Beranda BERITA TERBARU Noor Arias Syamsu Berkolaborasi Melecehkan hukum dan Mengangkangi Putusan Pengadilan

Noor Arias Syamsu Berkolaborasi Melecehkan hukum dan Mengangkangi Putusan Pengadilan

487
0
BERBAGI

PADANG-maklumatnews.net-Perseteruan dalam menegakkan hukum dan keadilan antara Direktur PT.Putera Ciptakreasi Pratama (PCP) Suparman dengan Noor Arias Syamsu oknum aparat dan pejabat di Di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar sudah melalui jalan yang berliku-liku.

Perjuangan penegakan hukum yang dilakukan Suparman sebagai seorang warga negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tidak adalagi diskriminasi dalam menjalankan aturan. Tidak ada lagi yang berkolaborasi melecehkan hukum dan mengangkangi putusan pengadilan. Seperti yang dilakukan oleh Noor Arias Syamsu dan rekan-rekannya.

“Saya menggugat di Pengadilan Negri Padang atas kerugian yang saya alami terhadap tiga putusan pengadilan yang tidak dijalankan oleh Noor Arias Syamsu beserta rekan-rekannya,” sebut Suparman kepada MNI, Sabtu (26/1).

Disebutkan Suparman bahwa tiga putusan pengadilan telah dimenangkan. Dan saat ini dirinya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Noor Arias Syamsu Cs karena telah merugikannya secara materil maupun immaterial.

Lanjutnya,  Noor Arias Syamsu Cs telah mengangkangi tiga putusan pengadilan yang dimenangkan Suparman. Yaitu permohonan ketetapan untuk penundaan penayangan Daftar Hitam yang dikabulkan majelis hakim tapi tidak dipatuhi, Keputusan pengadilan tingkat pertama yang dimenangkannya serta Keputusan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi yang juga dimenangkan Suparman.

“Merasa dibeking oleh APIP, dirjen serta LKPP sehingga Noor Arias Syamsu dan rekan  berani mengangkangi hukum habis-habisan. Mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Semua keputusan tidak dijalankan. Noor Arias Syamsu telah melecehkan keputusan hakim”, kata Suparman.

Semestinya seorang PNS itulah yang  harus melihatkan contoh dalam penegakkan hukum, bukan malah melecehkan.  Mau di bawa kemana negeri ini kalau setingkat PPK saja sudah melecehan keputusan hakim pengadilan, sebut Suparman.

Padahal kata Suparman lagi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam hal menanggapi permasalahan arogansinya PA/KPA ketika membuat SK penetapan daftar hitam pada perusahaannya, sesuai keputusan pengadilan maka PA/KPA WAJIB MEMBATALKAN (MENCABUT) surat keputusan tersebut jika dalam PA/KPA telah melakukan kesalahan terkait substansi / penyebab penyedia dimasukkan kedalam daftar hitam.

Begitu juga jika dalam pertimbangan putusan pengadilan karena PA/KPA telah melakukan kesalahan prosedural bukan substansi, maka PA/KPA WAJIB MEMBATALKAN (MENCABUT) SK tersebut.  (jessica)

Relis Medianewsindonesia

LEAVE A REPLY