Sabtu, Desember 10, 2022
Beranda blog Halaman 1099

Imigrasi Padang Persulit Masyarakat Dalam Pelayanan Aturan Baru

0
Kota Padang, Maklumat News Net – Tentang diberlakukannya aturan IMI  GR01.01-0047 Tanggal 8 Januari 2016 tentang perubahan prosedur layanan Kantor Imigrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan.yang diharapkan.
Disebabkan dalam pengurusan paspor, Kantor Imigrasi Kelas IA Padang terkesan masih mempersulit masyarakat dengan aturan yang pada dasarnya “Tidak prinsip”

Dari pantauan dan laporan masyarakat, Jumat (15/1), Kantor Imigrasi Kelas. IA Padang dalam memberikan pelayanan dinilai masih terkesan mempersulit masyarakat, dengan memberlakukan aturan yang bersifat “tidak prinsip” seperti adanya kesalahan penulisan atau salah ketik pada KTP/KK/akte Kelahiran.

Dengan aturan baru tersebut, masyarakat yang datang dari luar kota Padang untuk mengurus paspor harus bolak-balik ke daerah asalnya hanya untuk memperbaiki kesalahan penulisan data tersebut.

Seperti yang disampaikan salah seorang masyarakat dari Solok yang enggan namanya disebutkan saat ditemui media ini menyampaikan keluhan atas ketentuan yang diberlakukan kantor Imigrasi Padang.

Dikatakannya, “Saya sanggat kecewa atas pelayanan Imigrasi Padang, karena hanya ada kesalahan ketik pada data (KTP/KK/Akte). Padahal hanya kesalahan yang sifatnya tidak terlalu penting, namun pihak Imigrasi menolak tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama yang berasal dari luar Kota Padang.

Seperti yang saya alami sekarang, dengan terpaksa harus balik ke daerah Dharmasraya hanya untuk merubahnya.berkas tersebut, padahal kesalahan tersebut tidak terlalu prinsip, menurutnya dengan nada kecewa.
Terkait permasalahan itu, Kepala Imigrasi Kelas IA Padang, saat dikonfirmasi, Jumat (15/1) tidak berada dilokasi, hanya Kepala Tata Usaha (KTU), Ezardy yang didampingi Ka.Kepegawaian, Harmen yang dapat ditemui.

Saat dikonfirmasi, Ezardy membatah secara lantang. Dikatakan, “Kantor Imigrasi Kelas IA Padang dalam bekerja sudah sesuai dengan standar layanan yang ada”.

Sambungnya, “Imigrasi pada saat ini tengah berbenah diri, dengan memberlakukan aturan baru IMI  GR01.01-0047 Tanggal 8 Januari 2016 tentang perubahan prosedur layanan Kantor Imigrasi.

Sebelumnya menggunakan kuota maksimal, seperti All in dibatasi 70 paspor sedangkan Online hanya 20 paspor perharinya. Namun kini berubah menggunakan pola jam antrian yang dibuka dari jam 07.30wib sampai 10.00wib.  Ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, jelas Ezardy. (LN)

Iswandi Muchtar Apresiasi Pembongkaran Dilakukan Oleh Pedagang Sendiri

0
Kota Padang,Maklumat News.Net – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar, sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan beberapa pedagang di kawasan Pantai Purus Padang yang membongkar bangunannya sendiri, sebelum jadwal yang telah ditentukan.
Saya (Red- Iswandi) sangat mengapresiasi sekali kemauan pedagang di Pantai Purus, padahal pemko memberikan tengat waktu eksekusi untuk membongkar lapaknya tanggal 15 Januari 2016, mendatang ‘’ ujarnya. Rabu,(13/1).
Iswandi katakan saya mendapat kabar bahwa telah tejadi terjadi pembongkaran lapak- lapak pedagang di Pantai Purus oleh anggota Pol PP, padahal tenggang waktu yang dijadwalkan masih tersisah sekitar beberapa hari lagi.
Maka itu, saya langsung meluncur kelokasi melihat apa sebenarnya yang terjadi, dan ternyata pembongkaran dilakukan atas permintaan pemilik bangunan rumah makan Ombak Puruih, dan beberapa bangunan lainnya, meminta bantuan petugas Pol PP” Ujar Iswandi.
Pembongkaran bangunan pedagang tersebut dibantu oleh porsonel Satpol PP langsung dihadiri Kepala Satpol PP Padang Firdaus Ilyas. Kepada petugas satpol PP saya meminta agar puing-puing bangunan yang masih bisa digunakan dibantu untuk antar ketujuan yang ditentukan pemiliknya,’’ungkap kader PKB ini.
Sementara itu, Rahmad (36) pemilik lapau uncu yang kedainya dibongkarnya, berujar, pembongkaran kedai ini atas kemauan kami senndiri, Dari pada nantinya pembongkaran paksa, dipastikan puing bangunan tidak bisa di pergunakan lagi, ‘’lebih baik kami bongkar sendiri, ‘’ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan Hendra pemilik lapak di Purus, menurutnya dengan dilakukannya pembongkaran sendiri akan memberikan keuntungan baik dari segi tenaga pun dana. Selain itu bahan-bahan bekas bangunannya masih bisa kita pergunakan,” ungkapnya. (hms/Basismedia).

Maksimal di 2015, BPMP-KB Bertekad Terus Tingkatkan Kinerja

0
Kota Padang,Makluumat News.Net – Meski telah mampu meraih cukup banyak prestasi dan penghargaan selama tahun 2015, jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Kota Padang, bertekad untuk lebih meningkatkan lagi pencapaian kinerja di tahun 2016. Hal ini disampaikan Kepala BPMP-KB, Muji Susilawati, di hadapan jajaran unit kerjanya, di sela kunjungan Wakil Walikota (Wawako) Padang, H Emzalmi di kantor setempat, Rabu (13/1).
Diungkapkan Muji, ia bersyukur selama 2015 lalu, BPMP-KB bersama pihak terkait telah meraih sebanyak 34 prestasi dan penghargaan, dilansir basisnews.
“Pencapaian ini berkat kesuksesan kita dalam menjalankan program dengan baik di masing-masing bidang. Alhasil, kita mampu meraih penghargaan dan memenangi berbagai perlombaan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional,” terang Muji.
Disebutkan Muji, untuk 2016, pihaknya akan tetap memprioritaskan Program Unggulan (Progul) yang disesuaikan, terutama sekali dalam hal pengentasan kemiskinan. Di samping itu, juga terus melakukan program betonisasi, pembukaan jalan-jalan baru, pembuatan drainase dan berbagai program lainnya. Adapun di tahun ini, akan ada program baru, yakni pembuatan Kampung Keluarga Berencana (KB).
“Program Kampung KB ini, diperuntukkan bagi daerah pesisir yang penduduknya berada pada kategori miskin. Untuk launchingnya akan dilakukan se Indonesia pada 14 Januari nanti di Jawa Barat dan kemudian setelah itu, baru akan dilakukan di Sumatera Barat. Semoga melalui program ini, peningkatan perekonomian di daerah miskin tersebut akan muncul dan pengendalian penduduk di sana bisa dikendalikan nantinya,” terang Muji didampingi Sekretarisnya, Mardanis.
Sementara itu, di dalam kunjungannya ke Kantor BPMP-KB Padang, Wawako Emzalmi menyempatkan memberikan pengarahan dan pembinaan bagi seluruh jajaran kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.
Wawakopun menyampaikan, perihal beberapa kiat-kiat dalam meraih kesuksesan itu menurutnya, bagaimana seseorang itu mampu dalam mengendalikan diri, lalu membangun komunikasi yang baik, bekerja dengan baik, terus menambah ilmu pengetahuan dan tidak lupa berdoa kepada tuhan yang maha kuasa.
“Saya berharap, semoga BPMP-KB terus meningkatkan kinerjanya ke depan. Semoga, apa yang diharapkan masyarakat, dapat dilaksanakan dengan baik,” imbuh wawako mengakhiri. (hms/snd)

Diminta Segera Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tanggap

0

(Padang Timur-Maklumat News Net)—-Kurang dan lemahnya pengawasan oleh Dinas Cipta Karya di Sumatera Barat ini mengakibatkan proyek pekerjaan Pembangunan peningkatan jalan lingkungan kawasan kumuh  di kelurahan Sawahan dan Parak Gadang Kubu Dalam kecamatan Padang Timur Kota Padang, yang didanai anggaran APBN 2015 dengan nilai kontrak Rp. 18 miliar lebih, diduga sarat penyimpangan, dianggap rekanan kurang profesional.

 

Di era transparansi yang berlaku di negara ini, ternyata masih ada Badan Publik yang tidak mau memberi Informasi tentang seputaran pekerjaannya, contohnya yang terjadi pada Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sumatera Barat, Yoli Detra Asrar,ST,.MT dalam kegiatan pembangunan Infrastruktur pemukiman kumuh,  proyek pemerintah yang dananya tidak lain dari uang rakyat yang dibayarkan kepada pemerintah melalui pajak, namun sangat disayangkan Yoli Detra Asrar,ST,.MT tidak mau dihubungi.

 

Waktu Media ini mendatangi kantornya, stafnya mengatakan bahwa Yoli Detra Asrar sedang di Jakarta, waktu itu dikontak lewat Hpnya, beberapa kali baru diangkatnya, katanya “kalau mau konfermasi nanti saja setelah sampai di Padang akan di beritahu waktunya”.

 

Ditunggu waktu hari dijanjikan, Yoli Detra Asrar tidak mau mengangkat Hpnya yang bernomor 081266262**. butuh konfermasi dengan Yoli Detra Asrar tentang seputaran proyek yang digarapnya, lalu media SMS tapi tidak dibalas, dikontak beberapa kali tidak diangkat-angkat.dikarenakan dugaan proyeknya bermasalah.

 

Hasil pantauan Media dilapangan mengenai pekerjaan pembangunan jalan lingkung yang berada di kelurahan Jati, Sawahan dan Parak Gadang,Kubu Dalam kecamatan Padang Timur Kota Padang dikerjakan asal jadi,seperti cor-annya retak-retak, jalannya ada yang kecil dan ada yang lebar, ada yang tinggi ada yang rendah dan ada pula setelah dipasang kayu batasnya, karena mau hemat,biayanya dan dibongkar lagi, tapi cor-an yang retak tidak mau dibongkarnya hanya ditempel saja, cor-an yang retak-retak itu tak lain disebabkan pekerjaannya asal jadi kata salah seorang warga sewaktu diwawancarai oleh Media dirumahnya.

 

Pekerjaan proyek yang dilakukan Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Penataan Bangunan provinsi Sumatera Barat Yoli  Detra Asrar,ST,.MT Pekerjaannya tidak sesuai dengan Spesifikasi.

 

Dilain hari, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Masnaidi,ST. Akrab di sapa Gomes, sudah beberapa kali dihubungi melalui Hpnya,0852746188**baru terhubung, dan dia menyatakan “ Akan dibongkar kalau memang retak-retak, dan lagi dalam pemeliharaan,”jelasnya.

 

Karena ditemui dilapangan apa yang dijanjikan Masnaidi,ST kepada Media untuk dibongkar, sampai berita ini diturunkan belum ada realisasinya.

Makanya Media ingin konfermasi tentang proyek yang digarapnya, sudah dihubungi beberapa kali dalam beberapa hari lagi lewat hp, baru diangkatnya, bisa janjian ketemu langsung (5/1) kemaren diruang kerjanya, dan Masnaidi,ST telah menceritakan sistem kerja yang dilakoni pada dinasnya.

 

Masnaidi, ST menyatakan”Pekerjaan saya sudah sesuai dengan spesifikasi, tapi pekerjaan saya banyak, nggak mungkin terawasi oleh saya, kemaren saya baru saja sampai dari Mentawai untuk melihat pekerjaan disana” katanya memberi penjelasan pada Media.

 

Sementara, Aktivis LSM GARUDA-RI, Eklitoti,B.Ac, saat dimintai tanggapannya menyatakan” Terutama Satker, Kinerja Wasdal, PPK dan Konsultan serta Pengawas dalam Pengawasan tidak maksimal dalam pengawas serta jarang menegur pihak pemborong yang menyalahi aturan”.

 

Eklitoti,B.Ac menambahkan” Pengawasan dari pihak Dinas PU Cipta Karya dinilai lemah dan tidak ada pengawasan sama sekali, sehingga pekerjaan asal jadi, sehingga kontraktor diduga melakukan kecurangan demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya buat kepentingan pribadi atau golongan”.

 

Waktu diminta tanggapan kepala dinas Prasarana Jalan dan Pemukiman, Suprapto lewat whatsapp , ia menjelaskan sekarang dalam masa pemeliharaan jadi bila ada yang rusak atau kekurang sempurnaan diselesaikan/ diperbaiki dalam masa pemeliharaan tersebut.

 

Ditambahkannya lagi,Masa pemeliharaan sampai akhir Juni, kl gak juga diperbaiki di sita jaminannya. balasnya.

 

Mendengar tanggapan Suprapto, aktivis LSM GARUDA-RI, Eklitoti, B.Ac angkat bicara,” Sebagai kepala dinas jangan asal saja, perbuatan rekanan PT.RIMBO PARADUAN  sudah merugikan negara miliyaran rupiah, seharusnya rekanan harus bertanggung jawab dalam pekerjaan jaling yang retak-ratak harus dibongkar,  sesuai spesisfikasi,” jawabnya gerap.

 

Menurut Eklitoti, B.Ac, Suprapto jangan menkedepankan di sita jaminan, proyek ini wajib diperbaiki, katanya dengan lantang.

 

“Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman,Ir.Suprapto harus berani menindak tegas Satker, PPK, Pengawas, konsultan dan PT. Rimbo Peraduan dalam proyek yang digarapnya ini”,bebernya.

 

Menurutnya lagi,” Tidak ada alasan kejaksaan untuk tidak menindak lanjuti kasus-kasus korupsi yang ada, seperti soal proyek kegiatan pembangunan infrastruktur pemukiman kumuh kawasan  Padang Timur.sebab kasus korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan Negara sekalian merusak sistem ekonomi nasional”.

“Kita minta agar pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) provinsi Sumatera Barat serius menangani dugaan kasus korupsi dalam proyek jalan itu,”tegasnya.

 

 

“Terkait dugaan tersebut, saya minta kepada inspektorat provinsi Sumatera Barat  untuk segera usut tuntas, apabila di biarkan terus berlangsung praktek penyimpangan, maka hasil pengerjaan proyek jalan tidak akaan pernah maksimal,” tegasnya.(SN)