Beranda BERITA TERBARU PENYIDIKAN 2 OPERATOR EKSAVATOR KABUR SEDANG MENAMBANG GALIAN C ILLEGAL DIBATANG ANAI...

PENYIDIKAN 2 OPERATOR EKSAVATOR KABUR SEDANG MENAMBANG GALIAN C ILLEGAL DIBATANG ANAI LAMBAN DI POLRES PADANG PARIAMAN

652
0
BERBAGI

Padang Pariaman (maklumatnews.net)–Razia gabungan Selasa tanggal 6 September 2016 pukul 10.00 Wib dialiran Sungai Batang Anai Kab. Padang Pariaman dilakukan tim gabungan terdiri dari Kepala Dinas ESDM Padang Pariaman, Satpol PP Padang Pariaman M. Taufik, Polres Padang Pariaman, Kasat Pol PP Sumbar Nazwir, Kepala Dinas ESDM Sumbar Ir. H. Herry Martinus, MM,  Anggota DPRD Sumbar Komisi V bagian Kesra Endarmi.

Hasil razia ini menangkap 2 (dua) eksavator yang ditinggalkan oleh operator melarikan diri sedang melakukan pengerukan pasir dilahan Korong Balah Hilie Nagari Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Selasa 6 September 2016 tidak memiliki Izin (Illegal).

Kedua eksavator diamankan di Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum.

m55

Selasa tanggal 13 September 2016 Maklumat News konfirmasi kepada Kapolres Padang Pariaman AKBP Roedy Yoelianto, SIk, MH disampaikan oleh Bripda Polwan Indah supaya ditemui Kasat Reskrim AKP Riko Yumasri, Sik tidak ada diruangannya sedang tugas luar, diterima oleh Kaur OPS Reskrim Iptu Andri Lubis diruangannya sampai sekarang belum diketahui operator kedua eksavator yang ditinggalkan di TKP dan pemiliknya kita sedang melakukan penyelidikan.

Konfirmasi kedua kalinya Maklumat News dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Roedy Yoelianto, SIK, MH hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 supaya ditemui Kasat Reskrim saja  saya akan memimpin rapat, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AKP  Riko Yumasri, SIK setelah ditemui diruangan kerjanya ditanyakan siapa nama dua operator eksavator yang melarikan diri di TKP penambang illegal galian C di Korong Balah Hilie Nagari Lubuk Alung dan siapa pemilik eksavator itu ?

Dijawab Kasat Reskrim sampai sekarang belum ada masih dalam penyelidikan kita harus hati-hati menetapkan orang jadi tersangka.

m555

Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Maklumat News menemui Ibu Endarmi dikantornya jalan Khatib Sulaiman Padang anggota DPRD Sumbar Komisi V bagian Kesra mengatakan seharusnya Polres Padang Pariaman cepat melakukan penyidikan kasus larinya dua orang operator eksavator dan menangkapnya agar dapat membuat jera penambang yang masih melakukan penambangan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai.

Sebab tiap hari puluhan truk tetap berjalan lancar penambang illegal dan membawa ke Padang pengaduan masyarakat sedangkan yang punya izin hanya satu, Maryusaf sampai Desember 2016 melanjutkan izin Bupati Padang Pariaman, untuk izin baru dari Gubernur Sumbar. Pengawasan sangat kurang terhadap penambang sirtukil dan tanah fozolan di Kabupaten Padang Pariamanm, petugas seperti tutup mata.

Akibat penambangan liar sungai semakin lebar ekosistem sungai punah, sumur warga kering termasuk lahan persawahan,  kalau banjir bandang datang yang menanggung adalah rakyat. Sirtukil (batuan jenis pasir, batu dan kerikil) termasuk tanah fozolan untuk campuran membuat semen diduga illegal semua dibawa ke Padang, anehnya barang illegal ini dipungut retribusinya di Duku sampai sekarang melanggar Pasal 158 Undang-undang No. 4 tahun 2009 Hukuman 10 tahun penjara atau denda 1 milyar.

m5555

Direktur LSM Gusar LRI Sumbar Yan Palit, SH mengatakan di Padang hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 kepada Maklumat News lamban penyelidikan dan penyidikan, seharusnya Polres Padang Pariaman cepat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dua orang operator eksavator yang melarikan diri sewaktu rahazia terpadu Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumbar, sampai sekarang belum tertangkap dan tidak tahu siapa operatornya dan pemiliknya Polres Padang Pariaman harus transparan dalam melakukan penyidikan kepada publik, kita minta KPK menindak lanjuti kasus ini.

Konfirmasi Maklumat News dengan Bupati Padang Pariaman Drs. Ali Mukhni hari Selasa tanggal 13 September 2016 melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Hendra Aswara, S.STP, MM diruang kerjanya Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang mengatakan masa belum tahu Polres Padang Pariaman siapa pemilik eksavator dan siapa operator yang melarikan diri sangat lamban.

Masalah pungutan retribusi sirtukil dan tanah fozolan di Duku bagi yang mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi, tetapi kenyataan dilapangan dipungut retribusi puluhan truk tiap hari kendaraan yang membawa sirtukil dan tanah fozolan yang diduga illegal dibawa ke Padang dan Indarung di Pos Retribusi didepan pertokoan Duku oleh Petugas Pemkab Padang Pariaman Dinas Perindag.

Kedepan rencana akan dibangun kantor Pol PP Kab. Padang Pariaman di Duku untuk memperketat pengawasan ungkap Hendra. Retribusi dengan karcis bervariasi ada Rp. 15.000, Rp. 10.000, Rp. 5.000, ada Rp. 2.500, harga sirtukil illegal Rp. 27.000 /ton yang legal Rp. 45.000/ton. Pembeli penampung barang illegal diduga PT. ATR, PT, CKPM, PT. JS di jalan By Pass Padang dan PT. Semen Padang Indarung (Tanah Fozolan) campuran membuat semen.

Konfirmasi Maklumat News dengan kepala Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Ir. H. Herry Martinus, MM hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Kantornya jalan Rimbo Kaluang No. 52Padang mengatakan yang punya izin (IUP)di Kab. Padang Pariaman hanya satu Maryusaf (Syaf Jabua) sampai Desember 2016 menghabiskan masa berlaku izin bupati, untuk izin baru dari Gubernur Sumbar yang dibuat oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Moda) Sumbar mulai Januari 2016 kata Herry berita berlanjut (MH).

 

LEAVE A REPLY