Beranda BERITA UTAMA Rapat Paripurna Penetapan KUPA PPAS APBD 2017, Pendapatan Daerah Diproyeksi Turun

Rapat Paripurna Penetapan KUPA PPAS APBD 2017, Pendapatan Daerah Diproyeksi Turun

306
0
BERBAGI

Padang-maklumatnews.net-   Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) tentang pembahasan target pendapatan daerah tahun 2017 pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat diproyeksikan sedikit turun dari APBD awal. Kondisi yang sama juga terjadi pada sisi Belanja Daerah. Dan itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (22/8).

Dalam Rapat paripurna tersebut beragendakan pengambilan keputusan terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD tahun 2017 dan KUA PPAS APBD tahun 2018.  Rapat paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano tersebut, Sekretaris DPRD Raflis membacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap KUPA PPAS APBD tahun 2017 dan KUA PPAS APBD tahun 2018.

Raflis juga membacakan, secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam rancangan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp5,97 triliun lebih. Jumlah ini lebih rendah 2,29 persen atau sekitar Rp139,7 miliar, dibanding target APBD awal sebesar Rp6,11 triliun.

Namun dari pendalaman yang dilakukan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), proyeksi pendapatan daerah dapat ditingkatkan sebesar Rp34 miliar. Sumber peningkatan tersebut antara lain dari tambahan pos pajak daerah yaitu dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp10 miliar dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp24 miliar yang bersumber dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) rumah sakit.

“Dengan adanya tambahan tersebut, maka total pendapatan daerah yang akan ditampung dalam KUPA PPAS tahun 2017 adalah sebesar Rp6,005 triliun lebih,” kata Raflis dalam penyampaian dalam Rapat Paripurna.

Kondisi sama juga terjadi pada sisi belanja daerah. Dalam rancangan KUPA PPAS, proyeksi belanja daerah ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun terdiri dari belanja langsung sekitar Rp2,3 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp3,905 triliun. Alokasi tersebut juga lebih rendah dari APB awal yang berjumlah sekitar Rp6,23 triliun.

“Setelah dilakukan rasionalisasi pada belanja pegawai dan penambahan alokasi anggaran pada belanja bagi hasil untuk kabupaten dan kota, belanja tidak langsung menjadi sekitar Rp3,912 triliun dan belanja langsung juga meningkat menjadi sekitar Rp2,318 triliun,” lanjutnya.

Dari sisi pembiayaan, pada penerimaan pembiayaan terjadi peningkatan dari Rp135 miliar pada APBD awal menjadi sekitar Rp298 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2016 dan sisa BLUD.

Sedangkan dari pengeluaran pembiayaan, dari semula Rp20 miliar bertambah sebesar Rp53 miliar menjadi Rp73 miliar. Alokasinya digunakan untuk tambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida sebesar Rp10 miliar, PT Bank Nagari sebesar Rp50 miliar dan PT ASKRIDA Rp13 miliar.

Dengan rincian tersebut diatas, maka total APBD dalam KUPA PPAS APBD tahun 2017 tersebut menjadi Rp6.303 triliun. Terdiri dari pendapatan daerah Rp6,005 triliun lebih dan belanja daerah Rp6,229 triliun dengan nilai surplus/defisit sebesar  Rp224,134 miliar. (*)

LEAVE A REPLY