Beranda DPRD KOTA PADANG Studi Banding ke Kota Mataram & Depok, Pansus I DPRD Padang Serap...

Studi Banding ke Kota Mataram & Depok, Pansus I DPRD Padang Serap Banyak Masukan

493
0
BERBAGI

MAKLUMATNEWS.NET(PADANG)- Studi banding ke Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dan Kota Depok Jawa Barat, Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menerima banyak masukan dan saran terkait mekanisme dan teknis pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2015, ungkap Ketua Pansus I LKPj DPRD Kota Padang,Osman Ayub, di Padang, selepas kegiatan studi banding ke Mataram dan Depok baru-baru ini.

Menurut Osman, ada beberapa hal dipetik dari kunjungan kerja yang dilakukan di dua daerah tersebut. Pertama, Mataram dan Padang punya kesamaan fisiografis baik dari luas wilayah, geografis dan potensi yang relevan. Diantaranya adalah bidang pariwisata dan pertanian.
oesman-ayub-210x140
“Dua bidang itu merupakan penyumbang PAD terbesar di Mataram. Kawasan wisata dibagi per wilayah dan untuk memajukan pariwisata, sektor ini mendapatkan alokasi anggaran APBD terbesar,” paparnya.
Kota Mataram saat ini fokus mengarap pariwisata dan anggarannya lebih diutamakan. Di sana tidak ada tindakan pemalakan atau hal lain yang merugikan karena peran tokoh adat sangat kuat.
Sementara, Kota Depok memiliki kesamaan dengan Kota Padang sebagai kota perdagangan dan jasa. Meski demikian, Kota Padang masih jauh tertinggal. Di Depok, sangat tertib aturan sehingga nota kesepahaman bisa dilanjutkan jika sudah mencapai kesamaan.
Terkait mekanisme pembahasan LKPj daerah setempat, Wakil Ketua Pansus I wismar Panjaitan mengatakan, Pansus dalam pembahasan LKPj dapat lebih leluasa dan juga mengikutsertakan Tim Ahli dengan mengundang siapa saja stakeholders yang memiliki kompetensi. Wismar berharap Kota Padang juga bisa mengikutsertakan tim ahli dalam pembahasan LKPj.
Dimintakan untuk dilakukan evaluasi serapan anggaran per triwulan oleh masing-masing komisi dan direkomendasikan apabila ada serapan anggaran SKPD rata-rata di atas 90 persen atau di bawah 90 persen, diberikan rewards dan punishment sebagai suatu satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penilaian kinerja para Kepala SKPD.
Dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang membentuk empat panitia khusus (pansus). Pansus dibentuk dari komisi-komisi yang ada sesuai bidang tugasnya dan akan melakukan pembahasan dengan mitra kerja masing-masing.
Pansus DPRD kota Padang a-744977
Sekretaris DPRD Kota Padang Ali Basar mengatakan, penetapan empat pansus tersebut guna untuk memenuhi maksud surat Sekda Padang nomor 130.4/72.1/Pem/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal Pengantar Buku LKPi Walikota tahun 2015. Penetapan pansus LKPJ dan itu juga didasarkan pada rapat pimpinan dan fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah pada Jumat (1/4)lalu.
“Penetapan pansus ini sangat penting agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPj Walikota serta bisa dievaluasi bersama,” katanya, Senin (4/4/2016).
erisman1
Disampaikan dalam melaksanakan pembahasan itu, komisi-komisi DPRD Padang dikelompokkan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Komisi I bidang hukum, politik dan pemerintahan diketuai Osman Ayub menjadi Pansus I dengan mitra kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bidang hukum dan pemerintahan.
Untuk Komisi II diketuai Elly Thrisyanti  menjadi Pansus II yang akan membahas LKPj Walikota dengan mitra kerja SKPD terkait bidang ekonomi dan keuangan. Sedangkan Komisi III diketuai Helmi Moesim menjadi Pansus III membahas LKPj Walikota Padang terkait bidang pembangunan, energi sumberdaya mineral dan lingkungan hidup.
“Terakhir, Komisi IV diketuai Surya Jufri Bitel menjadi Pansus IV membahas terkait bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Padang Erisman menyampaikan, dengan ditetapkannya keputusan pembentukan pansus tersebut diharapkan dapat segera melakukan pembahasan. Hal ini agar pembahasan bisa berjalan maksimal dan Pansus bisa memberikan laporan hasil kerja sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.
“Dengan terbentuknya pansus, maka komisi-komisi yang menjadi pansus hendaknya dapat langsung melakukan pembahasan agar berjalan maksimal dan bisa menyampaikan laporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” harapnya.
Advertorial DPRD Kota Padang

LEAVE A REPLY