Beranda BERITA TERBARU Tak Ingin Dianggap Haji Gratifikasi, Wabup Ferizal Ridwan Konsultasi ke Para Penegak...

Tak Ingin Dianggap Haji Gratifikasi, Wabup Ferizal Ridwan Konsultasi ke Para Penegak Hukum

619
0
BERBAGI

Limapuluh Kota -maklumatnews.net- Insiatif Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi beserta ASN untuk Badoncek (Patungan-red) mengganti uang Wabup Ferizal Ridwan yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 68 juta sebagai pengganti dana APBD yang terpakai untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebesar 70 juta memang patut dihargai.

Namun menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 12B, hal tertersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Yang mana disebutkan bahwa pengertian gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Untuk itu, ada pengecualian jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya itu kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 itu.

Tentu, sebagai pejabat negara yang taat akan hukum, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan berencana akan melaporkan dan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian yang diterimanya ini.

Namun demikian, Wabup Ferizal Ridwan tetap mengucapkan terimakasih atas pemberian dari Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi beserta para ASN tersebut, dan akan dia pergunakan untuk kegiatan sosial.

“Kita akan manfaatkan dana pemberian Bupati senilai 70 juta itu untuk memberikan bantuan, santunan, dan hutang janji kepada pengurus mesjid serta organisasi sosial. Dibalik itu tentu kita tetap akan melaporkan ke KPK sekaitan dengan dana ini, nanti kalau KPK berpendapat untuk dikembalikan, maka kita akan mengembalikan, walaupun telah terlanjur kita gelontorkan untuk kegiatan-kegiatan sosial,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (11/7).

Sekaitan dengan hal ini, Wakil Bupati Limapuluh Kota itu mengaku telah berkoordinasi dengan Forkopimda beserta para penegak hukum, serta melakukan konsultasi dengan pengacara dan para penasehat hukum termasuk Kabag Hukum Kabupaten Limapuluh Kota, Eri Fortuna, SH. (rel/FS)

LEAVE A REPLY