Beranda BERITA TERBARU Wali Kota Riza Falepi Ingin 100 Persen Warga Punya BPJS

Wali Kota Riza Falepi Ingin 100 Persen Warga Punya BPJS

286
0
BERBAGI

Payakumbuh -maklumatnews.net- Wali Kota Riza Falepi adalah kepala daerah yang sangat memperhatikan bagaimana setiap warganya bisa terus sehat dan bugar. Saat ini sarana dan prasarana kesehatan terus ditingkatkan, termasuk fasilitas kebugaran untuk publik. Namun, masih ada beberapa warga yang terkadang tidak memperdulikan kesehatannya dan keluarga, padahal edukasi kesehatan sudah sering dilakukan petugas kesehatan dari puskesmas ke kelurahan-kelurahan.

Harapan terbesar Riza adalah 100 persen masyarakatnya mendapatkan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Baik yang dibayarkan pemerintah untuk warga miskin melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), maupun yang membayar iuran BPJS secara mandiri.

Dari data yang diterima media dari Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, saat ini baru sekitar 89,41 persen warga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, sementara pada tahun 2021 juga sudah disediakan sebanyak Rp. 18.376.876.800 anggaran dari APBD Kota Payakumbuh yang dialokasikan untuk menanggung biaya layanan peserta BPJS bagi warga miskin.

“Pelayanan kesehatan adalah hal yang paling vital dalam urusan layanan publik. Saya tak bisa membayangkan bagaimana nasib warga saya yang sudahlah ekonominya tidak mampu, tidak pula mendapat bantuan BPJS, padahal rumah sakit kita sudah cukup bagus sarana dan prasarananya,” kata Riza Falepi kepada media, Senin (7/6).

Problema yang dialami Pemko saat ini diakui Riza adalah belum ada regulasi yang bisa mengcover warga yang berada diatas garis kemiskinan untuk bisa dibiayai BPJSnya melalui anggaran daerah. Warga ini menurut Riza adalah orang-orang yang kuotanya lebih banyak daripada warga yang benar-benar miskin yang berada pada layanan di dinas sosial.

“Mereka adalah warga yang apabila sakit mereka menjadi miskin. Contoh lainnya yang seperti ini adalah orang-orang perantau yang tidak sukses di luar daerah lalu balik pulang kampung,” kata Riza.

Bagi Riza, akan zalim rasanya pemerintah kalau masih ada warga miskin tak dapat layanan kesehatan. Dirinya meminta minta camat, lurah, serta jajaran RT/RW untuk aktif mengecek ke lapangan supaya jangan lagi ada warga yang ketika sudah sakit dan ingin berobat mereka baru mengurus BPJSnya, kapan perlu jemput bola, dekatkan pelayanannya.

Problem lain yang biasanya dihadapi oleh pemerintah adalah warga yang datang dari luar daerah terkadang enggan mengurus administrasi kependudukan atau mengganti KTP sesuai domisili setelah kepindahannya. Sehingga, disaat mereka sakit, mereka terpaksa membayar pelayanan karena tak bisa memakai BPJSnya sebab dari luar daerah, kecuali bila kondisi medisnya betul-betul kritis.

“Inilah salahsatu kesulitan yang kita hadapi di lapangan, untuk itu, saya ingatkan pejabat, jangan dipersulit warga, bagaimanapun caranya selesaikanlah kepengurusan administrasi warga yang seperti ini, dorong mereka agar bisa memiliki KTP Kota Payakumbuh dan bisa diurus BPJS yang ditanggung lewat PBI,” kata Riza.

Demi menunjukkan keseriusannya itu, Riza Falepi akan segera membentuk peraturan wali kota (Perwako) tentang siapa saja dan bagaimana masyarakatnya bisa mendapatkan jaminan kesehatan BPJS yang dibayarkan dari anggaran pemerintah, bahkan bila perlu dibuat aplikasi oleh pemko yang telah include keseluruhan data masyarakatnya.

“Perwako yang kita siapkan ini akan mengikuti ragulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Supaya tidak bermasalah, kita mengayomi dengan perwako dan mengadopsi peraturan presiden,” jelas Riza didampingi Kepala Dinas Kesehatan Bakhrizal usai rapat di balai kota, Jumat (4/6) lalu.

Bagi warga yang tidak mampu atau miskin, Riza menghimbau agar mendaftarkan diri untuk mengurus BPJS yang biayanya ditanggung pemerintah ke kantor dinas sosial di Padang Kaduduak atau di konter pelayanan dinas sosial di Mal Pelayanan Publik (MPP) lantai 1 balaikota, nanti mereka akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Kita semua butuh sehat, jangan ketika saat sudah sakit barulah warga mengurus kartu BPJS. Jangan lupa rutin membayar iurannya bagi yang mandiri agar sewaktu-waktu ketika butuh pelayanan kesehatan tidak terkendala masalah finansial lagi,” kata Riza.

Himbauan Riza ini tegas, karena apabila ada warga yang disaat sudah masuk rumah sakit saat itu pula baru mengurusnya BPJS, kendalanya adalah tidak bisa digunakan langsung karena datanya harus diapprove oleh pusat, biasanya memakan waktu 2 minggu.

“Akibatnya nanti kemudian banyak yang menyalahkan pemko, ini nggak bagus. Saya berharap agar warga tidak lalai dengan urusan yang sangat vital ini. Maksudnya jika ada masyarakat miskin dan kartu BPJSnya tidak pula diurus, nanti pas sudah sakit pasti bakal mengalami kesulitan dalam berobat. Jadi bukan kita pemerintah yang tidak pro aktif,” tukuknya. (FS)

#liputankhususbagianprotokolerpemkopayakumbuh

LEAVE A REPLY