Beranda BERITA TERBARU Warga Tapakiak! Ada Yang Tidak Beres Dengan Penyaluran Gas LPG 3Kg Bersubsidi...

Warga Tapakiak! Ada Yang Tidak Beres Dengan Penyaluran Gas LPG 3Kg Bersubsidi Di Payakumbuh

488
0
BERBAGI

Keterangan Foto : Tertangkap Kamera, Agen Gas LPG Bersubsidi membongkar tabung gas kepada pengecer di salahsatu kawasan di Payakumbuh.

Payakumbuh -maklumatnews.net- Kuota gas LPG bersubsidi ukuran 3Kg (tabung hijau) untuk Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota harusnya melebihi dari jumlah kebutuhan masyarakat. Sehingga sudah pasti terjamin tidak bakal terjadi kelangkaan ataupun kesulitan warga miskin mendapatkan hak mereka.

Namun, kenyataannya di lapangan warga masih “tapakiak”, banyak ditemui warga yang kesusahan mencari gas LPG 3 kg di warung-warung pengecer. Dari harga belinya sendiri sudah bisa dikatakan jauh dari kata tersubsidi.

Mirisnya, sedangkan bila ingin membeli ke pangkalan, warga dibatasi hanya boleh membeli 1 tabung saja.

“Lai ndak ado lo agen nan maisi ka pengecer pak? Harusnyo maisi ka pangkalan dulu nyo ndak?,” ulas salahsatu warga Koto Nan Ompek kepada media, Senin (28/9).

“Kalau di pangkalan tibo langsuang habis, soalnyo urang lah nitip tabuang. Mandapek.an gas ko kalau di pangkalan e yo agak payah, tapi dikodai-kodai lai bisa dicari, yo itupun haragonyo 23.000 sampai 25.000 tabiaso wak mambali dek nyo,” kata Iwan, warga lainnya di Kecamatan Payakumbuh Salatan.

Menurut pengakuan warga lainnya, kepada media, sepertinya gas LPG bersubsidi masih jadi permainan agen yang sekaligus bertindak menjadi pengecer (multi job) hal ini tentu menyebabkan stok gas LPG 3Kg yang harusnya sampai ke pangkalan menjadi tak terdistribusi sesuai kuota, akibatnya harusnya gas ini sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, menjadi tidak dapat tersalurkan.

Imbasnya, beberapa oknum pangkalan gas LPG diduga juga ikut bermain nakal seenaknya menaikkan harga dengan dalih stok tidak cukup. Bahkan, bagi warga yang ingin membeli gas Subsidi tersebut harus mencantumkan fotocopy KTP dan KK mereka kepada pangkalan.

“Baa minyak kas LPG 3kg ko pak? Harago nyo baubah-ubah, biasonyo awak bali 22.000, pas kini lah sampai 25.000 bagai, bahkan di kabupaten ado pulo dunsanak yang curhat sampai mambali 28.000 bagai 1 gas LPG tabuang hijau tu, lai ndak ado permainan lo agen samo pangkalan ko?,” keluh Fitri, salahsatu warga di Payakumbuh kepada wartawan.

Di Payakumbuh, dari data Kabag Perekonomian Setdako Payakumbuh, Arif Siswandi menerangkan saat ini hanya ada 4 Agen LPG resmi yang mendistribusikan gas tabung ukuran 3Kg ke pangkalan-pangkalan di wilayah Payakumbuh.

Padahal, menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar Nomor 95 Tahun 2014.  Pada Pasal 1, Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg ditingkat Pangkalan di Provinsi Sumatera Barat pertabung sebesar Rp. 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) untuk Radius 60 KM dari Stasiun.

Pasal 2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari Komponen :

 a. Harga dititik serah Agen  Rp. 12.750,-
b. Biaya Distribusi  Rp. 2.250,-
c. Margin Pangkalan  Rp. 2.000,-
Jumlah  Rp. 17.000,-

Pasal 3. Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg yang berada diluar Radius 60 km.

Harga Eceran Tertinggi ditambah dengan upah angkut sebesar Rp. 4,06/kg/km, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Hal ini mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh yang membidangi perekonomian, Edward DF saat dihubungi media mengaku sangat menyayangkan dan geram apabila hal ini betul terjadi. Menurutnya Penyalahgunaan Gas LPG bersubsidi telah diatur dalam peraturan bersama antara Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2011 dan Nomor 5 tahun 2011. Penyelewengan Harga LPG 3 kg itu dapat dipidanakan karena pemerintah sudah menetapkan harga yang seharusnya.

“Pidananya masuk ke penipuan, karena sudah ada harga yang dianjurkan. Selain penipuan, Pangkalan atau Pengecer yang menjual LPG 3 Kg diatas HET juga dikenakan Undang-undang Konsumen, asal ada aturan yang dikeluarkan mengenai hal itu,” kata Edward.

“Kesimpulannya laporan yang dibuat agen dan pangkalan bisa saja bentuknya fiktif (mengada-ada), kalau memang begini kita minta aparat terkait untuk mengusut ini. Sekaligus kita minta fungsi pengawasan pertamina,” ungkapnya. (Tim)

LEAVE A REPLY